HALO KENDAL – Forum Kemitraan BPJS Kesehatan melakukan pertemuan semester dua dengan para pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal, di Ruang Rapat Ngesti Widhi Setda Kendal, Selasa (15/9/2020).
Acara itu dihadiri oleh Sekda Kendal, Moh Toha, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Ungaran, Titus Sri Hardianto, Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Kendal beserta jajarannya, Direktur RSUD dr H Soewondo Kendal, Direktur RSI Kendal, dan Kepala Puskesmas Kangkung 2.
Sekda Kendal, Moh Toha mewakili Bupati Kendal, Mirna Annisa menyambut baik dan memberikan apresiasi tinggi atas terlaksananya kegiatan ini.
“Pertemuan ini penting dalam upaya persamaan persepsi, penguatan strategi dan koordinasi, serta terjalinnya kerja sama yang baik antara berbagai pihak. Hal ini untuk kemudahan fasilitas kesehatan sendiri maupun kemudahan pasien,” ungkapnya.
Moh Toha juga menyampaikan, dengan adanya pertemuan ini, maka permasalahan mengenai layanan BPJS Kesehatan, baik di Rumah Sakit, Puskesmas maupun di lingkup masyarakat, bisa dibicarakan bersama dalam forum ini.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas fasilitas kesehatan, sehingga diharapkan nantinya seluruh program BPJS Kesehatan tepat sasaran.
“Selanjutnya di masa pandemi Covid-19 ini, terjadi penurunan pemanfaatan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun di Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL),” terangnya.
Dijelaskan oleh Toha, kemungkinan hal ini terjadi karena masyarakat mengurangi kontak langsung dengan orang lain, termasuk tenaga medis. Kecuali dalam keadaan emergency.
“Pada kesempatan ini, saya berharap BPJS Kesehatan semakin baik dalam hal pendataan. Kenyataan di lapangan erat kaitannya dengan pendataan, seperti data keanggotaan Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik itu data provinsi maupun data kabupaten. Harapannya yang masuk data itu adalah mereka yang betul-betul berhak menerimanya,” harapnya.
Untuk itu, lanjut Toha, kuncinya ada di pendataan yang benar dan valid. Dirinya ingin ke depan data lebih akurat.
“Kasian masyarakat, yang seharusnya berhak (menerima) tapi tidak dapat. Ini perlu diperhatikan, kita harus kerja keras untuk pendataan. Sehingga betul-betul didapat data yang valid sesuai kondisi di lapangan by name, by address,” tutur Sekda.
Dirinya juga meminta kepada BPJS kesehatan agar melakukan uji publik, terus fokus kepada pemuktahiran data, dan verifikasi data agar mutu pelayanan dapat optimal.
“BPJS harus mencapai hasil yang ideal atau optimal yang nantinya akan tergambarkan pencapaiannya secara sistematis. Sehingga permasalahan yang ada dapat direpresentasikan,” tandasnya.
Selanjutnya, saat ini ada beberapa persoalan yang timbul di kalangan masyarakat, selain biaya pengobatan yang tak ditanggung sepenuhnya oleh BPJS.
Di antaranya pasien sulit mencari ruang perawatan ICU, PICU, NICU dan ruang isolasi. Belum lagi dihadapkan masalah regionalisasi rujukan dan rumitnya pengurusan administrasi.
“Diharapkan melalui forum kemitraan ini dapat menyamakan persepsi terkait pelaksanaan program JKN di Kabupaten Kendal, serta dapat menyelesaikan kendala-kendala operasional di lapangan dan dicarikan solusinya,” lanjut Moh Toha.
Dalam kesempatan itu Sekda Kendal, menyampaikan pesan Bupati yang meminta kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal untuk dapat selalu memantau perkembangan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Kemudian dapat melaporkan kepada Bupati, selaku pengambil kebijakan untuk memutuskan langkah-langkah yang tepat untuk perbaikan layanan kesehatan di wilayah Kabupaten Kendal,” kata Moh Toha, menyampaikan pesan Bupati.
“Mudah-mudahan forum menghasilkan masuka-masukan dalam setiap pemecahan masalah. Apapun bisa diselesaikan secara bersama dan ditindaklanjuti bersama,” tutup Sekda Kendal.
Sementara itu Kepala BPJS Cabang Ungaran, Titus Sri Hardianto menjelaskan, tujuan forum ini adalah untuk mereview pelayanan kesehatan di dalam program JKN.
Khususnya di wilayah Kabupaten Kendal, baik pelayanan ditingkat primer maupun pelayanan di tingkat sekunder.
“Yang kedua adalah supaya tidak terlalu banyak berinteraksi dengan orang lain, karena ini masa pandemi Covid-19. Dan yang ketiga, selain mereview pelayanan juga untuk melakukan evaluasi peningkatan kualitas layanan kepada peserta,” tegasnya.
Titus mengaku saat ini yang diupayakan adalah merealisasi antrean online. Jadi masing-masing fasilitas kesehatan sudah mempunyai antrean online, tapi harus bisa dikoneksikan dengan aplikasi BPJS Kesehatan yang bernama mobile JKN.
“Sehingga peserta akan lebih mudah ketika berobat. Saat mendaftar, peserta sudah mendapatkan nomer antrean, jadi ada perkiraan jam berapa akan dilayani. Sehingga waktu tunggunya tidak terlalu lama,” ungkapnya.
Titus juga berharap, ada dukungan dari para pemangku kepentingan, agar bersama program jaminan kesehatan ini bisa berkelanjutan dan berkesinambungan.
“Yang artinya iuran yang masuk bisa seimbang dengan pengeluaran pembayaran jaminan yang sudah dilakukan, dan bisa meningkatkan kepuasan dari peserta melalui komitmen peningkatan kualitas layanan,” pungkasnya.(HS)