HALO SEMARANG – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, meminta seluruh provinsi dan kabupaten atau kota, ikut bergerak untuk mengendalikan inflasi.
Tito menegaskan, kunci keberhasilan pengendalian inflasi, ditentukan dari agregat kerja sama Pemerintah Pusat dan daerah.
“Jadi tidak bisa mengandalkan Pemerintah Pusat sendiri yang bekerja,” kata Mendagri, saat Rakor Pengendalian Inflasi Daerah, yang berlangsung secara hybrid, dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri.
Mendagri mengatakan, jika bupati dan wali kota mampu mengatasi inflasi dan menjamin ketersediaan stabilitas pangan di daerahnya masing-masing, maka tugas pemerintah provinsi akan lebih ringan.
Kondisi ini juga berlaku ketika gubernur mampu mengatasi inflasi dan ketersediaan pangan di daerahnya, kebutuhan intervensi Pemerintah Pusat dalam melakukan penanganan akan lebih sedikit.
Kemendagri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI), juga akan mengumumkan laju inflasi di masing-masing daerah, terutama di tingkat provinsi setiap bulan.
Upaya ini penting dilakukan agar masyarakat mengetahui kinerja masing-masing pemerintah provinsi.
Nantinya, kata Mendagri, daerah dengan penanganan yang memuaskan akan diberikan penghargaan berupa Dana Insentif Daerah (DID) dari Kementerian Keuangan.
“Jadi kita tahu nanti mana provinsi yang tinggi, mana yang rendah,” kata dia, seperti dirilis setkab.go.id.
Menurut dia, inflasi yang tinggi dapat menjadi indikator, bahwa kinerja kepala daerahnya kurang maksimal.
“Biar masyarakat melihat siapa pemimpin yang bagus siapa yang tidak,” ujarnya.
Mendagri juga meminta pemerintah provinsi, agar mengumumkan persentase inflasi di kabupaten atau kota setiap bulannya.
Langkah tersebut dilakukan agar bupati dan wali kota bekerja mengendalikan laju inflasi di daerahnya masing-masing.
“Dengan diumumkan persentase kabupaten atau kota, kita juga bisa membaca nanti, di daerah ini yang bagus, inflasinya terkendali, kepala daerahnya top. Yang ini (angka) inflasi jauh sekali, tidak terkendali,” kata dia.
Selain itu, lanjut Tito, bagi daerah dengan laju inflasinya tinggi, akan didatangi tim untuk mengetahui persoalan yang dihadapi.
Apabila daerah tersebut dipimpin oleh seorang penjabat (Pj) kepala daerah, penanganan inflasi itu juga akan menjadi salah satu bahan evaluasi kinerja.
Bukan tak mungkin, hal itu juga menjadi pertimbangan untuk mengganti penjabat yang bersangkutan.
“Kalau dia dari pilkada, kita berikan warning, supaya masyarakat paham, bahwa apakah pemimpin seperti ini mau dipilih,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Mendagri secara tegas meminta kepala daerah memprioritaskan penanganan inflasi. Meski masih tergolong ringan dan dapat terkendali, Mendagri meminta kepala daerah tak menyepelekan isu inflasi.
Mendagri juga membeberkan berbagai langkah yang perlu dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam menangani inflasi.
Upaya itu seperti dengan mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satuan Tugas (Satgas) Pangan.
Selain itu, pemda perlu mengawasi penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi agar tetap sasaran ke masyarakat tidak mampu. Kemudian, pemda juga perlu melaksanakan gerakan penghematan energi.
Pemda juga dapat menggalakkan Gerakan Tanam Pangan Cepat Panen seperti cabai, bawang, dan komoditas lainnya sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga.
Pemda juga perlu membangun kerja sama antardaerah dalam memenuhi kekurangan komoditas.
Selain itu, pemda diminta agar mengintensifkan jaring pengaman sosial, baik dari Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran bantuan sosial (bansos), anggaran desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), maupun bansos dari pemerintah pusat.
Lebih lanjut, Mendagri meminta kepala daerah beserta pejabat di daerah berhati-hati dalam melakukan komunikasi kepada publik.
Kepala daerah harus memastikan pihaknya bekerja keras untuk mengendalikan inflasi, namun tak lantas membuat masyarakat menjadi panik.
Masyarakat diminta untuk tetap tenang, karena inflasi masih relatif aman dan terkendali.
“Jangan membuat mereka panik, karena sentimen panik masyarakat itu akan bisa men-trigger yang kontraproduktif, misalnya terjadinya panic buying,” kata dia. (HS-08)
