HALO SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menyusun rencana pembangunan desa berdasarkan asumsi dan data mentah saja. Ia menegaskan, pembangunan harus dirancang bersama warga, bukan ditentukan dari balik meja oleh pihak luar.
“Banyak program yang gagal bukan karena tidak penting, tapi karena tidak dibutuhkan warga. Mereka tidak merasa dilibatkan sejak awal,” ujarnya.
Heri menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Ia menilai banyak proses perencanaan yang hanya formalitas — datang, absen, lalu hasilnya sudah ditentukan lebih dulu oleh elite lokal atau dinas.
Menurutnya, hal ini berakibat pada munculnya program yang tidak sesuai kebutuhan, seperti pembangunan gapura saat warga lebih butuh saluran air atau rumah sehat.
“Kalau kita benar-benar ingin membangun desa, maka kita harus mulai dengan mendengarkan warganya — petani, nelayan, buruh harian, ibu rumah tangga,” katanya.
Heri mendorong agar pemerintah daerah menyiapkan tim fasilitator desa yang benar-benar bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan warga. Ia menilai, kehadiran orang-orang yang paham kultur dan kebutuhan lokal sangat penting agar perencanaan tidak bersifat ‘copy-paste’.
Ia juga mengkritik kecenderungan pemerintah desa memilih program yang mudah dicairkan dan menguntungkan jangka pendek, ketimbang proyek jangka panjang yang sebenarnya lebih dibutuhkan.
“Dana desa bukan cuma untuk belanja cepat. Harus ada keberanian merancang sesuatu yang memberi efek lima sampai sepuluh tahun ke depan,” tegasnya.
Di samping itu, ia juga mendukung pelibatan kelompok marginal seperti penyandang disabilitas dan perempuan dalam forum perencanaan.
“Desa adalah wajah asli bangsa ini. Kalau kita mulai dengan dengar yang paling kecil suaranya, hasilnya pasti lebih adil dan tepat,” tutupnya.(HS)
