INDORAYA – Kemiskinan masih menjadi persoalan di beberapa wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko mengatakan, pihaknya terus mendorong agar Pemprov Jateng serius dalam upaya menangani kemiskinan di daerah. Salah satunya dengan menggenjot program Pembangunan Rumah Sehat Layak Huni (RSLH) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari program pengentasan kemiskinan.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Jateng, Heri Pudyatmoko saat acara Bimbingan Teknis dengan Calon Penerima Bantuan Keuangan RTHL, Bansos Backlog, Bansos Peningkatan Kualitas dan Pembangunan Rumah Korban Bencana di Purworejo, Rabu (16/3/2022).
Dalam program RSLH, Jateng perlu melaksanakan dengan gotong royong baik secara anggaran dan pelaksanaan. Dalam hal anggaran, bisa berasal dari berbagai sumber, dana APBN, APBD Jateng, APBD kabupaten dan kota. Sedangkan pelaksanaan pembangunan dilakukan dengan gotong royong warga desa dengan sistem padat karya.
“Salah satu program yang saat ini hendak dikucurkan adalah Bankeupemdes untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2022. Kami sedang mensosialisasikan ini kepada calon penerima, agar lebih jelas teknisnya. Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini ditujukan kepada Pemerintah Desa yang berwujud uang untuk pembelian bahan bangunan guna peningkatan kualitas RTLH,” katanya.
Dikatakan, di Purworejo ada 21.412 unit rumah tak layak huni. Untuk tahun ini ada 21 rumah yang memperoleh bantuan RTLH yang tersebar di beberapa kecamatan. Seperti Kecamatan Pituruh, Loano, dan Ngrombol. Masing-masing bantuan setiap rumah untuk program RTLH adalah Rp 12.000.000, untuk material dan tenaga (padat karya),” katanya.
Sedangkan untuk pembangunan baru rumah sederhana sehat di Kabupaten Purworejo kebagian 17 unit yang akan dibangun, dilokasikan ke Kecamatan Bruno. Program itu menurutnya adalah aspirasi dari pihaknya selaku Wakil Ketua DPRD Jateng.
“Kriteria untuk masuk dalam program ini di antaranya masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah/hunian, terdaftar dalam Data Terpadu Kemiskinan, atau rekonstruksi/relokasi rumah bagi masyarakat yang rumahnya roboh akibat bencana atau berada di area rawan bencana,” katanya.
Diharapkan dengan bantuan tersebut akan membantu pemerintah daerah untuk melakukan percepatan program pengentasan kemiskinan. Apalagi angka kamiskinan di Kabupaten Purworejo masih sangat tinggi, yaitu peringkat ke-13 tertinggi di Jawa Tengah.
“Jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah total ada 4.298.557 jiwa, sementara di Kabupaten Purworejo sendiri mencapai 86.446 jiwa. Intervensi yang bisa dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah penyediaan kebutuhan dasar yaitu Stimulan Bantuan RTLH,” katanya.
DPRD Provinsi Jateng juga terus mendorong adanya pembenahan infrastruktur di pedesaan. Dengan pembenahan infrastruktur pedesaan ini maka dipastikan perekonomian di desa dapat tumbuh dengan baik. Dikatakan, dengan bergeraknya perekonomian desa, diharapkan mampu menekan angka kemiskinan karena potensi desa bisa dioptimalkan. Akses mobilitas masyarakat desa akan lebih lancar dan mudah.
“Dengan pembangunan infrastruktur desa, diharapkan roda perekonomian bisa kembali menggeliat dan masyarakat makin sejahtera, konektifitas antarwilayah juga semakin baik,” harap anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jateng dari Dapil 9 Jateng (Kabupaten Temanggung, Wonosobo, dan Purworejo) ini.(IR)
