HALO SEMARANG – Selama beberapa bulan terakhir tak mengalami perubahan harga, mulai hari ini, Rabu (10/6/2026) pemerintah akhirnya ikut menaikkan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) menjadi Rp 16.250 perliter dari harga sebelumnya Rp 12.300 atau naik sebesar Rp 3.950, dan jenis Pertamax Green (RON 95) menjadi Rp 17.000 perliter dari sebelumnya Rp 12.900 perliter, atau naik sebesar Rp 4.100. Perubahan harga Pertamax ini menyusul setelah jenis BBM nonsubsidi lainnya yang melejit lebih dulu. Yakni, seperti Pertamax Turbo (RON 98) yang kini dijual dengan Rp 20.750 perliter, Dexlite (CN 51) Rp 23.000 perliter, Pertamina Dex (CN 53) Rp 24.800 perliter.
Sedangkan untuk harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar masih tetap, yaitu dijual Rp 10.000 perliter dan Rp 6.800 perliter
Buntut kenaikan BBM nonsubsidi yang memberatkan masyarakat ini ikut ditanggapi pengamat transportasi dari Universitas Negeri Semarang (Unnes), Alfa Narendra. Dia melihat kebijakan kenaikan BBM tentu akan sangat berdampak pada beban hidup masyarakat pada umumnya, baik dari kelas atas hingga lapisan menengah yang sehari-hari sudah terbiasa dengan BBM jenis Pertamax. Khususnya taksi daring dan angkutan sewa khusus, agar tetap beroperasional untuk menarik penumpang maupun pengguna kendaraan pribadi, maka harus merogoh kantong lebih dalam lagi.
“Yang sangat terpukul dari kenaikan BBM nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green adalah pengguna kendaraan untuk kegiatan taksi online dan ojek online yang spesifikasi mesinnya umumnya dirancang “minum” pertamax, agar kerja mesin menjadi optimal, lebih awet dan emisi kendaraan juga lebih bersih. Sehingga mereka terpaksa harus menambah biaya operasionalnya lagi yang kenaikan harganya diluar prediksi kami sebesar hampir menjadi 33 persen, ini kan cukup besar. Meski 33 persen ini nyaris sama dengan kenaikan harga minyak mentah” ujarnya, Rabu (10/6/2026).
Menurut dia, langkah pemerintah sampai menaikkan harga BBM jenis nonsubsidi Pertamax dan Pertamax Green, dan sebelumnya jenis BBM nonsubsidi lainnya, lebih cenderung kebijakan berbau politis. Karena tekanan terhadap pemerintah akan makin kuat jika kenaikkan terjadi untuk BBM jenis ber-subsidi yang jumlah pemakainya paling banyak yaitu pertalite.
“Pemerintah sebisa mungkin akan terus menahan harga BBM subsidi jenis Pertalite ini, namun disisi lain Pertamax yang dinaikkan meski dengan margin cukup besar. Ini saya rasa untuk menahan munculnya gejolak di masyarakat yang lebih besar lagi,” imbuhnya.
Narendra pun memprediksi, dengan kebijakan kenaikan BBM Pertamax ini membuat masyarakat terpaksa untuk berpindah ke Pertalite, dari sebelumnya pengguna Pertamax atau pertamax Green, meskipun ada konsekuensinya dalam jangka waktu tertentu bisa mempengaruhi kinerja mesin kendaraan mereka.
“Yang penting mereka membayar hari ini yang paling terjangkau, tapi dampaknya ditanggung nanti dengan mengeluarkan biaya lebih untuk servis dan perawatan yang bebannya baru muncul masih dalam waktu lama. Mereka mau tidak mau berpindah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dulu, biar bisa beroperasional dan dapurnya tetap mengebul,” ungkap Narendra yang juga Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Jawa Tengah ini.
“Memang kalau untuk anggota Organisasi Angkutan Darat (Organda) sih masih belum berdampak signifikan, karena kendaraan operasional menggunakan BBM jenis subsidi Biosolar. Yang penting sih tidak langka, dan mudah mendapatkannya di SPBU untuk bisa tetap beroperasional ,” pungkasnya, yang juga sebagai sekretaris Organda Jawa Tengah. (HS-06)
