HALO SEMARANG – Penerimaan murid baru jenjang SMA/SMK Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 di Jawa Tengah resmi dimulai. Peluncuran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dilakukan langsung oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi di SMAN 1 Kemalang, Kabupaten Klaten, Selasa, 19 Mei 2026.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk menjaga proses penerimaan siswa baru berjalan bersih, transparan, dan bebas praktik titip-menitip.
“Saya tekankan no titip, no jasa penitipan (jastip). Semakin Anda nitip, semakin saya coret. Apalagi menerima jasa penitipan,” tegas Luthfi.
Menurutnya, pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi publik, termasuk oleh Ombudsman. Setiap dugaan pelanggaran, kata dia, akan langsung ditindak agar proses seleksi berjalan adil bagi seluruh calon siswa.
Ia menekankan, seluruh tahapan penerimaan murid baru harus dijalankan dengan prinsip integritas, objektivitas, dan tanpa diskriminasi.
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Tengah Sadimin menjelaskan, pada tahun ajaran 2026/2027 tersedia total daya tampung sebanyak 231.724 kursi untuk SMA/SMK Negeri di Jawa Tengah. Jumlah tersebut terbagi dalam 6.442 rombongan belajar (rombel).
Namun angka itu baru mampu menampung sekitar 40,83 persen dari total lulusan SMP sederajat di Jawa Tengah yang mencapai 567.500 siswa.
Karena itu, Pemprov Jawa Tengah juga menyiapkan program sekolah kemitraan bersama 139 SMA/SMK swasta di berbagai daerah. Program tersebut menyediakan daya tampung tambahan sebanyak 5.004 siswa khusus bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu.
Melalui program itu, siswa akan bersekolah di lembaga swasta mitra tanpa dipungut biaya karena seluruh pembiayaan ditanggung APBD Provinsi Jawa Tengah.
“Sekolah kemitraan ini menjadi solusi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa melanjutkan pendidikan,” kata Sadimin.
Ia menambahkan, sistem seleksi SPMB tahun ini menggunakan berbagai basis data resmi agar proses penerimaan lebih akurat dan akuntabel. Data tersebut meliputi Data Pokok Pendidikan (Dapodik), data EMIS Kanwil Kemenag Jateng, DTSEN, hingga data kependudukan dari Dispermadesdukcapil Jawa Tengah.
Selain itu, sistem informasi SPMB kini dikembangkan secara mandiri oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jika sebelumnya pengelolaan sistem bekerja sama dengan Telkom, mulai tahun lalu hingga sekarang seluruh pengembangan dilakukan sendiri sehingga sekolah tidak lagi dibebani iuran penyelenggaraan sistem.
Sadimin mengatakan, slogan “No Titip, No Jastip” yang digaungkan Gubernur Ahmad Luthfi terbukti berdampak positif terhadap pelaksanaan SPMB di Jawa Tengah.
“Tahun lalu SPMB Jawa Tengah terbaik nasional, masalah dan kasusnya sedikit. Tahun ini diharapkan semakin baik atau bahkan tidak ada kasus sama sekali,” ujarnya.
Dengan dimulainya SPMB 2026/2027, Pemprov Jawa Tengah berharap seluruh proses penerimaan siswa baru dapat berlangsung jujur, transparan, dan memberi kesempatan yang adil bagi seluruh pelajar di Jawa Tengah.(HS)
