Gelar Satu Dekade Zona Integritas, Menteri PAN RB : Ciptakan Birokrasi Antikorupsi

 

HALO SEMARANG – Zona Integritas (ZI) berperan strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, mengungkapkan selama satu dekade perjalanan ZI, unit kerja pelayanan yang berhasil memperoleh predikat ZI, telah menjadi contoh bagi unit kerja pelayanan lainnya dan menjadi bukti semangat perbaikan tata kelola pemerintahan.

Hal itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, saat menyampaikan keynote speech, pada acara Satu Dekade Zona Integritas di Jakarta, Rabu (11/12/2024).

“Dengan semakin banyaknya unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka diharapkan budaya kerja birokrasi yang anti-korupsi dan melayani publik dengan baik dapat berkembang luas, bahkan ke seluruh unit kerja instansi pemerintah,” kata dia, seperti dirilis menpan.go.id.

Rini menjelaskan, ZI merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi yang menekankan pada tiga hal utama, yaitu perubahan mindset dan culture set, pembangunan unit percontohan WBK/WBBM; serta penularan budaya kerja positif.

Perubahan mindset dan culture set merupakan langkah penting untuk mengubah cara berpikir dan budaya kerja birokrasi, sehingga reformasi birokrasi dapat berjalan lebih cepat dan berkelanjutan.

Upaya pembangunan ZI memiliki tujuan besar, yaitu menciptakan birokrasi yang antikorupsi, memiliki kinerja tinggi, dan mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

“Dengan mempercepat reformasi birokrasi melalui model pembangunan ini, kita yakin perubahan positif akan terjadi lebih cepat dan signifikan di berbagai unit kerja yang kemudian menyebarkan virus perubahan ke unit kerja lainnya dan ke seluruh Kementerian/lembaga/Pemda. Mereka akan menjadi akselerator RB secara keseluruhan,” ungkap Rini.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan perjalanan satu dekade penerapan ZI di Indonesia ditandai dengan hal positif yakni meningkatnya jumlah unit instansi pemerintah yang mendapat predikat WBK/WBBM dari waktu ke waktu.

Namun capaian ini masih harus terus ditingkatkan agar kasus korupsi maupun tindakan penyelewengan lainnya dapat terus ditekan.

“Profesionalitas dan integritas aparatur sipil negara (ASN) dalam penyelenggaraan pemerintahan harus terus dioptimalisasi guna mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas,” ungkapnya.

Ketua Komisi II DPR RI juga mendorong pemerintah melakukan penguatan peran Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dalam percepatan reformasi birokrasi. Ia mendorong pemerintah melakukan percepatan transformasi digital dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan mudah diakses masyarakat.

“Kami di Komisi II DPR RI juga meminta komitmen yang tinggi dari pimpinan kementerian/lembaga dan kepala daerah sebagai pemimpin dalam melakukan perubahan mind set ASN Ber-AKHLAK agar ke depan Zona Integritas bukan merupakan “barang mewah” akan tetapi menjadi standar pelayanan publik di Indonesia,” tuturnya.

Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto menjelaskan, dalam 10 tahun berjalannya pembangunan Zona Integritas sejak tahun 2014, telah terdapat lebih dari 2.600 unit/satuan kerja menuju WBK/WBBM yang terdiri atas lebih dari 2.300 unit/satuan kerja menuju WBK dan lebih dari 300 unit/satuan kerja menuju WBBM.

Pada 2024 sendiri, evaluasi Zona Integritas dilakukan pada 288 Instansi Pemerintah yang terdiri dari 67 Kementerian/Lembaga, 24 Pemerintah Provinsi, 144 Pemerintah Kabupaten, dan 53 Pemerintah Kota.

Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2023 yang hanya mencapai 201 Instansi Pemerintah.

Berdasarkan hasil evaluasi Tim Penilai Nasional (TPN), tahun ini diperoleh sebanyak 231 unit/satuan kerja yang mendapat predikat ZI Menuju WBK/WBBM yang terdiri atas 161 unit/satuan kerja menuju WBK dan 70 unit/satuan kerja menuju WBBM. Hasil evaluasi tersebut diraih oleh 38 K/L dan 64 pemerintah daerah.

“Kami ucapkan selamat kepada seluruh penerima penghargaan. Kami juga mengapresiasi seluruh aktor yang terlibat dalam pembangunan Zona Integritas dan mengajak secara berkelanjutan menguatkan kolaborasi antar instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga dan pemerintah daerah,” tandasnya. (HS-08)

 

Penerima Honorable Award Satu Dekade ZI

 

1. Kementerian Keuangan (Instansi Pemerintah dengan Jumlah Unit Kerja Percontohan WBBM Terbanyak)
2. Pelabuhan Makassar (ZI Kawasan)
3. Provinsi DKI Jakarta (Provinsi dengan ZI Terbanyak)
4. Kota Surakarta (Kota dengan ZI Terbanyak)

(Sumber : menpan.go.id)

 

Penerima WBBM 2024

1. Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat
2. Stasiun Meteorologi Hasanudin
3. BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur
4. Balai Besar POM di Denpasar
5. Balai POM di Gorontalo
6. Balai Besar POM di Makassar
7. Pusat Strategi Kebijakan Pengawasan
8. BPS Provinsi Jawa Tengah
9. BPS Provinsi Bali

 

10. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wonosari
11. Balai Pemasyarakatan Kelas I Surakarta
12. Balai Pemasyarakatan Kelas II Magelang
13. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
14. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun
15. Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo
16. Kantor Pelayanan Pajak Madya Surabaya
17. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Raba Bima
18. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kalimantan Bagian Timur
19. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Langsa
20. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Merak

 

21. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Surakarta
22. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember
23. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bontang
24. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon
25. Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas II Medan
26. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Aceh
27. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung
28. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Gorontalo
29. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat
30. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Barat

 

31. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pematang Siantar
32. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Baturaja
33. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Gunung Sitoli
34. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Solok
35. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Jakarta VII
36. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Wates
37. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pati
38. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Purworejo
39. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Sidoarjo
40. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Pangkalan Bun

 

41. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sanggau
42. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Singkawang
43. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Selong
44. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Tanjung
45. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Tarakan
46. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bau-Bau
47. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Barabai
48. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Mamuju
49. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Sinjai
50. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Lampung dan Bengkulu

 

51. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
52. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Tangerang II
53. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Sidoarjo
54. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Bea dan Cukai
55. Biro Komunikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
56. Direktorat Pemasaran Ekonomi Kreatif Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
57. Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri
58. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kalimarau – Berau
59. Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya
60. Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Konstitusi RI

 

61. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul
62. RSUD Brigjend H. Hasan Basry Kandangan
63. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan
64. UOBF Puskesmas Jenu Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban
65. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun
66. Badan Pendapatan Daerah Kota Malang
67. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta
68. Balai Pelatihan Kesehatan Provinsi D. I. Yogyakarta
69. UPTD RSUD Al Ihsan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat
70. RSJ Mutiara Sukma Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

(Sumber : menpan.go.id)

(HS-08)