HALO SEMARANG – Fraksi PKB DPRD Kota Semarang dalam rapat Paripurna DPRD Kota Semarang baru-baru ini menyatakan secara umum menerima atas laporan Pertanggungjawaban APBD 2021.
Pihaknya juga meminta agar Pemkot Semarang melakukan evaluasi terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang yang tidak memenuhi target. Hal ini penting segera diperhatikan, apakah permasalahan tersebut karena faktor pandemi virus corona yang membuat perekonomian rakyat goncang, atau ada sebab lain yang berkait kebijakan pembangunan.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Semarang, Sodri mengatakan, pihaknya menerima laporan pertanggungjawaban APBD 2021, namun ada beberapa hal yang perlu dicari faktor penyebabnya agar ditahun berikutnya bisa berbalik meningkat PAD nya.
” Dari target Rp 2.016 triliun, hanya tercapai Rp 1,445 triliun atau hanya 74 persen. Hanya sedikit naik dari PAD tahun 2020 yang berjumlah Rp 1,þ⁴ triliun,” ujarnyarr, Kamis (4/8/2022).
Secara khusus di sektor keuangan, kata dia, memang perlu dicari penyebab, mengapa Badan Pendapatan Daerah hanya mampu mereaslisasikan 85 persen dari target pendapatan. Ditarget mendapatkan Rp 4,528 triliun, namun terealisasi Rp 3,886 triliun. Selisih kekurangannya mencapai Rp 642 miliar,” imbuhnya.
Sedangkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang hanya ditarget mendapatkan Rp 31 miliar, justru mendapat hasil 205 persen alias dua kali lipat. Yaitu sejumlah Rp 63 miliar. Dengan memperoleh kenaikan Rp 32 miliar,”katanya.
Karena pencapaian Badan Pendapatan Daerah yang kurang tersebut, menurut dia, hal itu mempengaruhi pendapatan daerah secara keseluruhan.
“Yakni target tahun 2021 mendapatkan Rp 5,115 triliun, namun terealisasi Rp 4,822 triliun. Kurang Rp 292 triliun atau baru mendapatkan 94 persen dari yang diharapkan,” paparnya.
Namun disisi lain, lanjut dia, ada pula yang menggembirakan. Yaitu ada OPD yang secara konsisten memperoleh pendapatan di atas target.
“Dan terus bertambah setiap tahun. Yaitu Rumah Sakit Wongsonegoro (RSWN). RSWN di tahun 2021 ini mencapai 203 persen alias dua kali lipat dari target pendapatan. Targetnya adalah Rp 306 miliar, namun mendapatkan Rp 623 miliar. Selisih naiknya adalah Rp 316 miliar,” terangnya.
Tahun lalu, dia menambahkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) ini juga menyetor pendapatan melebihi target.
“Tahun 2020 menerima pemasukan Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 562 miliar. Meningkat Rp 80 miliar dibanding pendapatan tahun 2019 sebesar Rp 481 miliar,” jelasnya.
Menurutnya, pertanggungjawaban APBD Tahun 2021 ini adalah tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) 2016-2021. Meski begitu ternyata angka kemiskinan meningkat, angka pengangguran juga bertambah.
“Di tahun 2019, jumlah penduduk miskin adalah 72 ribu jiwa atau 3,98 persen dari jumlah penduduk Kota Semarang. Lalu tahun 2020 warga miskin meningkat menjadi 79,6 ribu jiwa, atau 4,34 persen. Bertambah banyak lagi di tahun 2021. Warga miskin menjadi 84,5 ribu jiwa, atau 4,56 persen,” sambungnya.
“Adapun angka tingkat pengangguran terbuka, pada tahun 2019 4,54 persen. Kemudian tahun 2020 menjadi 9,57 persen. Sedikit menurun di tahun 2021 menjadi 9,54 persen,” tambahnya.
Adanya lebih dari sembilan persen warga usia produktif tidak bekerja alias menganggur, ini sangat perlu dipecahkan masalahnya.
“Soal pengangguran maupun kemiskinan ini, perlu diperhatian sungguh-sungguh sejak masa perencanaan pembangunan,” katanya.
Dikatakannya, terkait rekomendasi dari Panitia Khusus (Pansus) DPRD yang bulan lalu telah selesai membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2021 telah menyampaikan beberapa hal.
“Di antaranya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) perlu melakukan evaluasi penyebab bertambahnya penduduk miskin dan meningkatnya angka pengangguran. Bappeda perlu menyusun rencana sektoral berupa program, kegiatan hinga sub kegiatan yang rinci, terukur dan rasional untuk D masalah tersebut. Bappeda juga perlu melakukan verifikasi perencanaan dan penganggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar fokus menyelesaikan masalah tersebut,” pungkasnya. (HS-06)
