HALO SEMARANG – Robohnya dua bangunan sekolah dasar di Kabupaten Grobogan dan Kota Semarang menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi memastikan penanganan dilakukan secara cepat sekaligus menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota melakukan pemetaan kondisi bangunan sekolah untuk mencegah kejadian serupa terulang.
Dua sekolah yang menjadi fokus penanganan tersebut adalah SD Negeri Ketanggirejo di Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan, dan SD Negeri 03 Sendangmulyo di Kota Semarang. Masing-masing sekolah telah menerima bantuan darurat sebesar Rp50 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Sekolah yang roboh ini ada dua, satu di Grobogan dan satu di Kota Semarang. Untuk Grobogan sudah kami bangun sepenuhnya. Saya juga sudah berkoordinasi dengan kementerian agar nantinya mendapatkan dukungan melalui dana revitalisasi,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Rabu (29/7/2026).
Selain mengirimkan tim ke lapangan, Ahmad Luthfi juga meninjau langsung kondisi SD Negeri 03 Sendangmulyo. Dari hasil peninjauan, satu ruang kelas mengalami kerusakan setelah atap bangunan roboh akibat tertimpa pohon.
Beruntung, insiden tersebut tidak menimbulkan korban jiwa karena terjadi di luar jam kegiatan belajar mengajar.
“Untuk di Kota Semarang, satu ruang kelas akan saya bangun sendiri. Dinas Pendidikan juga sudah memberikan bantuan. Ini merupakan keadaan force majeure karena bangunan sekolah sebenarnya masih dalam kondisi baik, tetapi tertimpa pohon,” ujarnya.
Menurut Ahmad Luthfi, peristiwa tersebut menjadi peringatan penting bagi seluruh pemerintah kabupaten dan kota untuk lebih serius melakukan mitigasi terhadap kondisi bangunan sekolah, terutama yang menjadi kewenangan daerah.
Ia meminta seluruh kepala daerah segera melakukan pendataan dan klasifikasi kondisi bangunan SD dan SMP, mulai dari kategori rusak ringan, rusak berat, hingga bangunan yang masih layak digunakan.
“Pemetaan itu penting agar kita tahu mana yang harus segera ditangani. Data tersebut juga akan memudahkan intervensi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” katanya.
Sementara itu, untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, proses pemetaan kondisi bangunan sekolah telah lebih dahulu dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
“Kalau SMA dan SMK sudah clear. Yang masih perlu dipetakan secara menyeluruh adalah SD dan SMP. Saya sudah sering mengingatkan bupati dan wali kota agar berhati-hati, melakukan pengecekan karena jumlah sekolah sangat banyak. Kalau daerah tidak mampu melakukan revitalisasi, segera laporkan kepada kami,” tegasnya.
Ia menambahkan, kepastian kondisi bangunan sekolah merupakan faktor penting dalam menjamin keselamatan peserta didik dan kelancaran proses pembelajaran.
“Yang paling utama adalah memastikan anak-anak belajar di lingkungan yang aman dan nyaman,” ucapnya.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, Sadimin, mengatakan hingga saat ini baru dua sekolah tersebut yang dilaporkan mengalami kerusakan berat. Meski demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas pendidikan kabupaten dan kota untuk mengidentifikasi sekolah lain yang membutuhkan penanganan.
“Sementara baru dua laporan yang masuk. Untuk SD Negeri Ketanggirejo di Grobogan pembangunan sudah dimulai sejak 25 Juli. Sedangkan SD Negeri 03 Sendangmulyo sudah mendapatkan bantuan Rp50 juta, dan tidak menutup kemungkinan akan ada tambahan sesuai kebutuhan di lapangan,” jelasnya.
Sadimin menegaskan, meskipun pengelolaan SD dan SMP merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tetap akan memberikan dukungan apabila terdapat sekolah yang membutuhkan penanganan segera.
“Pendidikan adalah wajah Jawa Tengah. Karena itu, meskipun kewenangan kami berada di SMA, SMK, dan SLB, Pemprov tetap hadir membantu sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan berat agar kegiatan belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman,” pungkasnya.(HS)
