HALO BATANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang, memangkas birokrasi berbelit, dalam penanganan banjir di wilayahnya.
Kepastian penanganan darurat diberikan hanya dalam waktu sehari sejak laporan diterima.
Hal itu disampaikan Kepala DPUPR Batang Endro Suryono, di kantornya, Rabu (15/7/2026) terkait penanganan banjir dan kesiapan infrastruktur pengairan di wilayahnya.
“Salah satu terobosan penting yang kini diterapkan adalah Flowchart Penanganan Pengendalian Banjir yang memangkas birokrasi berbelit. DPUPR berkomitmen memberikan kepastian penanganan darurat hanya dalam waktu 1 hari sejak laporan diterima,” kata dia, seperti dirilis batangkab.go.id.
Endro Suryono menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur ini berorientasi pada masa depan.
“Kami melaksanakan Visi Misi Kabupaten Batang 2025-2029, yaitu Terwujudnya Kabupaten Batang yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Indonesia Emas 2045,” kata dia.
Adapun alur pelayanan publik ini, dimulai dari laporan warga, di mana masyarakat dapat melaporkan secara cepat berbagai kejadian yang menyangkut drainase dan irigasi, melalui platform digital seperti WhatsApp, Instagram, atau website resmi.
Laporan kemudian diverifikasi secara administratif, oleh Kabid Pengairan dan Kepala UPTD Wilayah.
Hasil verifikasi itu, nantinya menjadi acuan untuk mengerahkan tim siaga lapangan ke lokasi.
Tim kemudian melakukan identifikasi titik banjir, penanganan darurat di lapangan, serta menyusun administrasi dan dokumentasi.
Langkah berikutnya adalah mitigasi jangka panjang dieksekusi melalui perbaikan sementara, perencanaan konstruksi, hingga pengajuan usulan kegiatan.
Selain pengendalian banjir, DPUPR Batang juga berupaya mendukung ketahanan pangan.
Komitmen ketahanan pangan dan kendali banjir ini dibuktikan melalui realisasi rekapitulasi pekerjaan fisik di berbagai kecamatan.
Berdasarkan data resmi Bidang Pengairan DPUPR Batang, sejumlah proyek rehabilitasi jaringan irigasi dan bendung terus menunjukkan progres yang signifikan. Beberapa proyek strategis dengan serapan anggaran dan capaian fisiknya pada Bulan Juli 2026 dan sedang berjalan antara lain:
“Rehabilitasi Bendung Saluran Irigasi Perek (Randu – Gombong) Kecamatan Pecalungan: Menggunakan nilai kontrak Rp614.104.900, proyek yang menargetkan output 1 buah bendung dan saluran sepanjang 50 meter ini telah mencapai progres fisik 27,77 persen demi mengairi lahan seluas 12,10 hektare,” terangnya.
Selain itu, DPUPR Batang juga melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi Lengkong di Kecamatan Bawang.
Proyek ini menyerap anggaran Rp422.249.600 dengan progres fisik sebesar 9,43 persen.
Pekerjaan dilakukan pada bangunan pengarah, bangunan terjun, dan bangunan sadap untuk mengoptimalkan lahan produktif seluas 8 hektare.
Dilaksanakan pula rehabilitasi Jaringan Irigasi Pule 1 Desa Sidoharjo Kecamatan Bawang, dengan pagu kontrak Rp397.047.200.
Proyek dinding penahan tanah dan bangunan pengarah ini, progresnya telah menyentuh angka 38,42 persen untuk mencakup outcome lahan 30 hektare.
Untuk rehabilitasi Jaringan Irigasi Gondang Andap Desa Adinuso Kecamatan Reban, pekerjaan fisik bangunan pengarah senilai Rp397.529.700, ini berjalan lancar dengan capaian 53,21 persen dari target 21 hektare lahan pangan.
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Gawak Desa Tembok Kecamatan Limpung: Menelan anggaran kontrak Rp397.262.100,00 untuk membangun 1 buah bendung dan saluran 52 meter, saat ini progresnya sudah berada di angka 35,79 persen.
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Niram Desa Siguci Kecamatan Pecalungan: Infrastruktur bendung senilai Rp398.328.100,00 ini mencatatkan progres fisik 21,26 persen yang diproyeksikan memberi dampak pada 32 hektare lahan pertanian.
Di sisi lain, beberapa lokasi pekerjaan pengairan, sudah hampir rampung sepenuhnya (di atas 90 persen), seperti rehabilitasi irigasi di Desa Gandoo A Jatisari dan Desa Tenggulanharjo Kecamatan Subah.
“Melalui sinergi sistem aduan cepat satu hari dan pengawasan ketat pada progres fisik anggaran, DPUPR Batang optimistis ketersediaan air bagi pertanian tetap terjaga sekaligus memperkecil risiko bencana banjir yang dapat mengancam stabilitas ekonomi warga,” kata dia. (HS-08)
