HALO SEMARANG – DPRD Jateng menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penjelasan Gubernur Jawa Tengah atas Raperda APBD Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan 2021, di Gedung Berlian DPRD Jateng Jalan Pahlawan Semarang, Kamis (17/9/2020).
Ketua DPRD Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto memimpin rapat paripurna yang juga dihadiri Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan dihadiri 25 anggota dewan serta 37 anggota dewan hadir secara virtual.
Dengan jumlah ini sehingga rapat paripurna dinyatakan kuorum karena jumlah minimal peserta sesuai peraturan DPRD.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyampaikan soal penjelasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2021.
Ganjar menjelaskan, mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta segala urusan yang membutuhkan anggaran daerah akan dibahas di legislatif.
Ringkasan rancangan APBD 2021 di antaranya anggaran pendapatan daerah Rp 26,57 triliun dan anggaran belanja daerah Rp 26,92 triliun, sehingga defisitnya menjadi Rp 350 miliar.
“Untuk pembiayaan daerah, penerimaan pembiayaan Rp 620 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp 270 miliar. Sehingga pembiayaan netto menjadi Rp 350 miliar. Dari angka defisit dan pembiayaan netto itu, maka SiLPA (sisa lebih penggunaan anggaran) menjadi nihil,” kata gubernur.
Ketua DPRD Jawa Tengah, Bambang Kusriyanto menyatakan, meski di tengah pandemi Covid-19, pembahasan APBD 2021 tetap dilaksanakan.
“Pembahasan APBD 2021 tetap kami laksanakan di tengah pandemi Covid-19 ini. Yang penting, protokol kesehatan tetap dilaksanakan dan tidak berlama-lama dalam pembahasan, mengingat kondisi saat ini yang masih dalam masa pandemi,” katanya.
Bambang Kusriyanto menambahkan, sesuai hasil rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jateng, rapat paripurna kembali digelar pada Senin (21/9/2020), dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi dan penetapan rancangan APBD Tahun Anggaran 2021.(HS)