HALO BLORA – Kementerian Kesehatan mengapresiasi Kabupaten Blora, Jawa Tengah dan Pasaman Barat, Sumatra Barat yang telah memiliki inovasi untuk menurunkan angka stunting. Inovasi tersebut akan dikaji oleh Kementerian Kesehatan, untuk kebijakan di masa mendatang.
Hal itu disampaikan Plt Dirjen Kesehatan Masyarakat (Kesmas) Kemenkes RI, dokter gigi Kartini Rustandi MKes, dalam pertemuan secara virtual dengan Pemkab Blora.
Hadir secara virtual dalam dialog tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Komang Gede Irawadi SE yang mewakili Bupati H Arief Rohman SIP MSi, Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kabupaten Blora Hj Ainia Shalichah SH MPd.AUD MPd.BI, serta sejumlah pejabat lainnya. Adapun dari kementerian, hadir staf khusus menteri, dan jajaran Kesmas Kemenkes RI.
Lebih lanjut Kartini Rustandi mengatakan bahwa zoom meeting dengan Pemkab Blora, bertujuan mengetahui upaya yang telah dilakukan, dalam mengatasi stunting dan gizi buruk di daerah.
“Kami ingin mendengarkan pengalaman dari Blora dan Pasaman Barat, bagaimana upaya-upaya yang sudah dilakukan dalam melaksanakan mengatasi masalah stunting, atau masalah gizi buruk di wilayah bapak ibu,” kata dia, seperti dirilis Blorakab.go.id.
Menurutnya, pada Kabupaten Blora dan Pasaman Barat, memiliki inovasi dalam upaya pengendalian masalah stunting maupun gizi.
“Karena data-data yang kami dapatkan di dua kabupaten ini, ada lompatan-lompatan yang dilakukan, sehingga terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam pengendalian masalah stunting atau masalah gizi. Kami ingin mngetahui proses yang dilakukan Pemda Blora dan Pasaman Barat terkait dengan stunting,” ujarnya.
Upaya maupun langkah yang dilakukan di dua kabupaten dalam rangka pengendalian stunting tersebut dapat menjadi masukan dalam pengambilan kebijakan ke depan.
Ahmad Mahbub Djunaidi, yang hadir mewakili Plt Kepala Bappeda Blora Aunur Rofiq SE MSI, mengungkapkan upaya pengurangan stunting di Kabupaten Blora menunjukan hasil yang signifikan.
Dikatakannya, ada berbagai inovasi yang dilakukan dari berbagai pihak untuk bersama-sama mengatasi masalah stunting.
“Layanan inovasi seperti dari Dinkes menginisiasi kelor maksi yakni daun kelor yang diolah menjadi kapsul bagi ibu menyusui, untuk perkembangan anak. Juga pemberian makanan untuk bayi dan anak yang mengandung protein,” jelasnya.
OPD lain pun turut bersinergi terlibat dalam pencegahan dan penanganan stunting. Seperti halnya dari Dinas Dalduk KB, yang intervensi pencegahan stunting sejak remaja.
“Dari teman KB ada inovasi gerdu KIA-KB, gerakan terpadu keluarga berencana dalam penurunan stunting yang sangat positif mndorong upaya ini, termasuk ada gerakan Rembo Setia atau Remaja Blora Sehat Tanpa Anemia,” kata Mahbub.
Diungkapkannya, adanya inovasi dari TP PKK Kabupaten Blora yakni Dawis Penting, Dasawisma Pendamping Stunting khususnya pada 45 desa yang prioritas pengendalian stunting.
Ada banyak inovasi lainnya yang dilahirkan dalam upaya mencegah stunting lainnya seperti, Pa’de, Kalibabar, Lumbung Pitutur Paes Manten, serta program dari OPD yang selaras dengan pencegahan stunting turut digiatkan seperti Gemarikan, PMT-AS dari Dindik, KRPL dan KWT dari Pertanian dan Ketahanan Pangan, Posyandu Remaja-Pikr, Kelas Stunting dari Dinas PMD, PKH Dinsos, Bkb Emas dari Dalduk KB.
Selanjutnya dari sisi regulasi, Kabupaten Blora sudah memiliki berbagai regulasi terkait stunting dan upaya pencegahannya, adalah Peraturan Bupati tentang Penurunan Stunting, sudah dibentuknya tim koordinasi dan penanggulangan stunting, dan regulasi lainnya yang mendukung pencegahan dan pengurangan stunting.
“Termasuk perhatian langsung kepala daerah yang juga misi bupati terpilih untuk pencegahan stunting, keterlibatan pemimpin daerah dalam program ini dapat mempercepat upaya pencegahan dan penurunan stunting,” jelasnya.
Mahbub menambahkan, upaya-upaya penurunan stunting didukung dari dana Pemkab Blora, dari dana desa, didukung OPD, bahkan melibatkan dukungan CSR.
“Yang pertama memaksimalkan bagian dari APBD dahulu, kita mencoba dari desa juga, kemanfaatan bagian dana desa untuk intervensi stunting secara umum semuanya sudah memanfaatkan untuk stunting, kemudian teman-teman OPD juga mempunyai intervensi, termasuk dukungan dari CSR,” terangnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Blora mengungkapkan bahwa dukungan dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa sangat penting dalam bersama-sama mengatasi stunting.
Terlebih pada 2021 ada 45 desa yang menjadi prioritas dalam pencegahan dan penanganan stunting.
Segingga dilakukan berbagai inovasi dan strategi untuk mengatasi permasalahan tersebut, salah satunya melalui inovasi yang digagas TP PKK seperti Dawis Penting dapat menyentuh masyarakat secara langsung.
“Harapannya dasawisma dapat mengetahui secara detail stuntingnya berapa, kendalanya apa saja, apa yang sudah dilakukan. Saya juga minta ketua TP PKK Desa bahwa sudah ada dana alokasi yang sudah difokuskan untuk penanganan stunting,” ungkapnya.
Termasuk pengadaan kelor di tahun 2020 lalu, sehingga nanti juga ada dana support keberlanjutannya dengan menganggarkan dua juta dari desa untuk pengolahan kelor menjadi PMT di posyandu-posyandu khususnya bagi anak yang stunting, secara intensif diberikan makanan yang mengandung kelor.
Pihaknya optimis masalah stunting segera teratasi, terlebih dengan dukungan berbagai pihak di Kabupaten Blora.
“Kades kami mensupport semua, kami optimis masalah stunting akan teratasi dua atau tiga tahun kedepan atau presentasenya bisa dikurangi. Juga adanya kebijakkan PMD yang telah menyisihkan anggaran untuk penanganan stunting, ada 295 desa di Kab Blora juga sudah menganggarkan untuk menangani stunting,” kata dia.
Plt Dirjen Kesmas Kemenkes RI mengapresiasi langkah-langkah dan inovasi yang dilakukan Pemkab Blora. Pihaknya turut mengapresiasi langkah yang diambil Blora dengan meilbatkan banyak pihak untuk bersinergi mengatasi stunting.
“Terima kasih sekali baik dari pasaman dan blora, khsusunya bagi Blora terimakasih satu tim hadir. Saya sangat terharu mendengar apa yang disampaikan Blora, bagaimana teman-teman ini bisa menggunakan sumber daya, apalagi sumber dana yang ada, yang efisien. Bagaimana Asisten dan Bappeda juga terlibat aktif, ini yang kita harapkan dalam pelayanan kesehatan dikawal oleh berbagai stakeholder,” tutupnya.
Sebagai informasi, perbandingan prevalensi balita stunting berdasarkan Riskesdas tahun 2013 sebanyak 55,1 dan pada 2018 mengalami penurunan menjadi sebesar 32,8.
Pemkab Blora terus memberikan perhatian serius pada upaya-upaya pencegahan dan penanganan stunting. (HS-08).