HALO SEMARANG – Bakal Calon Wali Kota Semarang, AS Sukawijaya alias Yoyok Sukawi, melakukan dialog dengan Kontak Tani-Nelayan Andalan (KTNA) Kota Semarang di Sebatur Agro Polaman Mijen, Rabu (11/9/2024). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KTNA Kota Semarang, Sumarno, Wakil Ketua, Suratno, Sekretaris, Anang, serta jajaran KTNA Kota Semarang dan sejumlah perwakilan Kelompok Tani-Nelayan.
Dalam pertemuan tersebut, para petani menyampaikan curahan hati mengenai tingginya pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah. Mereka mengeluhkan bahwa beberapa petani tidak dapat mengelola lahannya secara produktif karena berbagai faktor.
Menanggapi persoalan ini, Yoyok Sukawi menegaskan bahwa jika terpilih sebagai pemimpin Kota Semarang, ia bersama Joko Santoso akan mengklasifikasikan lahan-lahan yang wajib membayar pajak sesuai dengan peruntukannya, termasuk tanah wakaf dan kebutuhan nelayan.
“Terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), kami punya rencana untuk pemerintah ke depan. Pertama, kami tidak akan menaikkan PBB. Kedua, kami ingin mengklasifikasikan PBB ini berdasarkan kategori, seperti perumahan, pabrik, pertanian produktif, pertanian tidak produktif, tanah wakaf, dan tanah non-profit,” ungkapnya.
Yoyok juga memastikan bahwa kebijakan yang akan diterapkan tidak akan membebani rakyat. Ia menekankan bahwa pendapatan asli daerah (PAD) tidak seharusnya bergantung pada pajak dari masyarakat.
“Kita sudah mendengar keluhan ini dan akan melakukan perubahan di pemerintahan. Selain PBB, kami juga akan mengeluarkan kebijakan untuk sektor pertanian lainnya,” tandasnya.
Sementara itu, Sekretaris KTNA Kota Semarang, Anang mengakui, bahwa masalah pajak tanah atau Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) banyak dikeluhkan oleh para petani, terutama mereka yang memiliki lahan sulit untuk diproduktifkan. Ia berharap ada kebijakan yang lebih menguntungkan bagi para petani agar mereka dapat lebih sejahtera.
“Ini sangat menjadi perhatian bagi para petani, terutama terkait mahalnya pajak tanah. Kami berharap ada perbedaan antara pertanian produktif dan tidak produktif, serta untuk perumahan, lahan hijau, dan lahan kuning, sesuai dengan kondisi lokasi, bukan hanya berdasarkan blok,” bebernya.
Anang juga meminta perhatian lebih bagi para petani konvensional. Meski dirinya tak menyalahkan kebijakan pemerintah yang saat ini gencar dalam pemberdayaan pertanian perkotaan.
“Kami berharap pertanian konvensional juga diperhatikan. Kami tidak menafikan adanya perhatian dari pemerintah, namun memang konsentrasi pemerintah saat ini lebih kepada urban farming. Padahal, pertanian konvensional memiliki manfaat yang lebih besar bagi masyarakat umum, karena skala produksinya lebih luas. Misalnya, panen padi di sawah tidak mungkin dimakan sendiri, sementara urban farming hanya menghasilkan cukup untuk konsumsi sendiri,” paparnya.(HS)
