HALO SEMARANG – Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet, menyampaikan kekhawatirannya terhadap potensi kerugian yang dapat dialami petani akibat terbatasnya penyerapan hasil panen oleh pemerintah.
Keterbatasan pemerintah dalam penyerapan hasil panen ini, juga dapat menghambat upaya memperkuat ketahanan pangan di Tanah Air.
Anggota Komisi IV DPR RI, Slamet dalam kunjungan kerja Komisi IV ke gudang Bulog di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, baru-baru ini.
Menurut Slamet, tidak semua petani mendapatkan harga Rp6.500 sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP).
Hal itu karena, berdasarkan keterangan dari Bulog, yang diserap hanya sekitar 10 persen dari total hasil panen.
Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu masalah di lapangan, terutama ketika target penyerapan di suatu daerah seperti Jombang telah terpenuhi, sementara masih banyak petani yang baru memasuki masa panen.
“Nah…. di situlah tengkulak akan memainkan peran. Kalau petani memaksa menjual dengan harga Rp6.500 sesuai HPP sedangkan target pemerintah sudah terpenuhi maka mau tidak mau petani akan menurunkan harga agar hasil panennya bisa dijual,” kata Politisi Fraksi PKS, seperti dirilis dpr.go.id, pada Minggu (4/5/2025).
Di sisi lain, dia menekankan pentingnya peran pemerintah, dalam menjamin kesejahteraan petani, terutama dengan memastikan hasil panen mereka dibeli dengan harga yang layak.
Slamet juga mendorong pemerintah agar benar-benar menguasai sistem logistik pangan, sehingga pihak swasta tidak memiliki ruang, untuk memainkan harga di tengah kondisi panen raya.
Di samping itu, ia menilai neraca pangan nasional harus dikelola dengan data yang jelas dan transparan, agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan tidak merugikan petani.
“Jika neraca pangan kita jelas dan transparan, maka semua akan jauh lebih mudah,” kata dia.
Pendapat senada disampaikan Anggota Komisi IV Guntur Sasono, yang menilai bahwa langkah pemerintah dalam penugasan penyerapan hasil panen oleh Bulog merupakan awal yang patut diapresiasi.
Ia menyebutnya sebagai gerakan awal yang baik menuju visi Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Namun, ia juga mengingatkan bahwa proses ini masih dalam tahap awal dan butuh konsistensi serta kesiapan semua pihak.
“Dari segi kebijakan, pemerintah ini merupakan langkah yang harus diapresiasi, gerakan awal yang bagus untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Tapi ini baru mulai, petani baru bangun, pemerintah baru bangun. Saya belum berani bilang kalau petani berhasil di tahap yang dibutuhkan negara sebenarnya, tapi yang saya yakini, negara akan kuat apabila ketahanan pangannya kuat. Maka petaninya akan makmur,” ujarnya.
Penguatan ketahanan pangan harus dimulai dari keberpihakan pada petani. Penyerapan hasil panen secara maksimal oleh negara penting untuk menjaga stabilitas harga, mencegah peran tengkulak, dan memastikan kesejahteraan petani sebagai dasar kemandirian pangan nasional. (HS-08)
