HALO SEMARANG – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Semarang dari sektor retribusi diakui belum optimal. Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang pun bakal mulai melakukan beberapa upaya agar target tersebut bisa tercapai.
Salah satunya mencegah kebocoran pendapatan dari penarikan retribusi secara tunai di 52 pasar di Kota Semarang, dengan berlahan akan ditarik menggunakan cashless atau non tunai. Apalagi pada tahun 2023 Pemerintah Kota Semarang menargetkan ada penambahan target retribusi pasar menjadi sebesar Rp 68 miliar. Begitu juga potensi pendapatan retribusi parkir, dan sewa rusun tahun ini juga masih besar.
Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, memang tahun 2022 pendapatan dari sisi pajak daerah melebih target sebesar 100,2 persen. Namun di sisi lain pendapatan dari sektor retribusi tidak mencapai target.
“Untuk itu, agar target penarikan retribusi 2023 segera tercapai sesuai target seperti di Dinas Perdagangan, selain melakukan pengisian lapak yang kosong di Pasar Johar juga penarikannya berlahan secara cashless, tidak pembayaran tunai,” paparnya, saat menanggapi pandangan umum dari Fraksi Gerindra DPRD Kota Sekarang terkait belum optimalnya pendapatan dari pajak retribusi, di Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang, Senin (10/7/2023).
Mbak Ita, sapaan akrab Hevearita G Rahayu, menjelaskan, upaya pembayaran retribusi secara cashless didorong untuk mencegah kebocoran guna meminimalisir kelemahan yang ditarik secara tunai.
“Nantinya, di 52 pasar di Kota Semarang retribusinya dilakukan secara cashless soceity retribusi kerjasama dengan pihak perbankan,” jelas Ita.
Begitu pula, Dishub Kota Semarang saat ini telah melakukan penarikan retribusi parkir tepi jalan umum juga menggandeng mitra perbankan memberlakukan sistem e-parkir.
“Kedepan Dishub juga akan melakukan kajian terkait penarikan retribusi yang dikerjasamakan agar penarikan retribusi menjadi opimal lagi dan bisa sesuai dengan target,” pungkasnya. (HS-06)
