in

Cegah Fluktuasi Harga, Legislator di DPR Minta Pemerintah Pantau Ketersediaan Pangan dan Energi

Anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar. (Foto : dpr.go.id)

 

HALO SEMARANG – Pemerintah perlu selalu memantau ketersediaan bahan pangan, khususnya beras dan minyak goreng, agar keduanya senantiasa tersedia dengan harga yang bisa dijangkau oleh sebagian besar warga masyarakat.

Pentingnya pemantauan yang berkelanjutan terhadap ketersediaan bahan pokok, khususnya beras dan minyak tersebut, disampaikan anggota Komisi VI DPR RI Nasril Bahar.

Dengan stok beras nasional yang mencapai 3,5 juta ton mendekati 4 juta ton, Nasril menyatakan bahwa data mengenai fasilitas penyimpanan harus selalu diperbarui.

Menurut Nasril minyak goreng menjadi komoditas yang cukup sensitif dalam distribusinya.

“Peran swasta sangat penting hari ini untuk dipantau,” kata dia, seperti dirilis dpr.go.id.

Ketidakstabilan harga sering disebabkan oleh spekulasi yang muncul ketika data stok tidak diperbaharui.

Hal ini berpotensi menciptakan gejolak harga di daerah tertentu sehingga, kolaborasi dengan pihak penegak hukum menjadi sangat diperlukan.

“Kita tidak ingin respon baru muncul setelah terjadi gejolak harga,” tambahnya usai memimpin pertemuan dengan Kemendag dan BUMN Pangan di Denpasar, baru-baru ini.

Nasril juga menggarisbawahi pentingnya sistem peringatan di update datanya. Ia menekankan bahwa meskipun teknologi sudah diperkenalkan jika data tidak diperbaharui tepat waktu maka upaya tersebut menjadi tidak efektif.

Ini menandakan perlunya adanya inovasi dalam pengumpulan dan pemantauan data yang lebih real-time.

Beralih ke kondisi bencana yang terjadi di beberapa wilayah Nasril menjelaskan bahwa hampir semua lembaga dan kementerian telah memberikan bantuan, terutama kepada dua provinsi yang terdampak.

Meskipun bantuan telah disalurkan, masih terdapat kendala dalam hal jumlah yang cukup serta masalah transportasi akibat longsor dan banjir yang menghalangi distribusi.

Lebih lanjut, Nasril mengingatkan pentingnya kerja sama antara aparat pemerintah provinsi dan kementerian perhubungan dalam menjamin distribusi bantuan.

“Kami berharap kerjasama antar instansi dapat diperkuat, terutama dalam menghadapi tantangan di lapangan,” ujarnya.

Dia juga mencatat bahwa respon antarprovinsi sangat positif. Ketika satu provinsi mengalami bencana, provinsi lain menunjukkan solidaritas dengan memberikan bantuan.

Ini adalah contoh kolaborasi yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan untuk memastikan bahwa semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

“Dari pengamatan kami, terdapat kesadaran yang lebih tinggi di kalangan masyarakat dan pemerintah dalam membantu mereka yang sedang mengalami kesulitan. Namun, penting untuk memastikan bahwa semua proses pendistribusian dapat berjalan lancar tanpa hambatan,” kata Nasril.

Dengan semua langkah ini, harapan ke depan adalah agar kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana dan ketersediaan pangan serta energi dapat terus ditingkatkan, berkat dukungan teknologi dan kerjasama antara berbagai pihak.

Ini penting untuk mengantisipasi dampak yang lebih buruk di masa yang akan datang. (HS-08)

Tegur Himbara, Komisi VI Minta Pastikan Layanan Perbankan Saat Nataru Tak Boleh Down

Percepat Pemulihan di Aceh Tamiang, Kementerian PU Buka Jalan Kota Kuala Simpang dan Salurkan Air Bersih