HALO SEMARANG – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan posisi Indonesia dengan umat muslim terbanyak di dunia, sekaligus masyarakatnya yang paling beragam, sebagai model pengelolaan keberagaman di forum internasional.
Dalam sambutan yang disampaikan pada The 39th Edition of the Annual International Conference on Biography and Support of the Prophet Saw, Menag memaparkan bagaimana nilai-nilai Pancasila selaras dengan prinsip Piagam Madinah, dalam merawat toleransi di tengah kemajemukan bangsa.
Merujuk pada Sirah Nabawiyah dan kepemimpinan Rasulullah Saw di Madinah sebagai teladan pengelolaan masyarakat majemuk, Menag menyebut Piagam Madinah sebagai tonggak sejarah dalam manajemen keberagaman.
“Piagam Madinah adalah bukti otentik pertama dalam sejarah peradaban manusia modern, bagaimana keberagaman suku, ras, dan agama dapat dikelola dalam satu payung kewargaan bersama, di mana hak-hak minoritas dilindungi, kebebasan beragama dihormati, dan komitmen kolektif untuk membela tanah air ditegakkan bersama-sama,” kata Menag di Jakarta, baru-baru ini, seperti dirilis kemenag.go.id.
Dalam perspektifnya, keberagaman etnis, bahasa, dan agama yang tersebar di lebih dari 1.700 pulau di Indonesia, bukan menjadi ancaman, melainkan kekuatan pemersatu bangsa.
“Keberagaman bukanlah sebuah ancaman disintegrasi, melainkan sebuah anugerah yang berhasil dipersatukan dalam ‘bhinneka tunggal ika,’ berbeda-beda namun tetap satu,” katanya.
Ia menegaskan, kunci menjaga keutuhan multikulturalisme Indonesia di tengah modernisasi dan tantangan global terletak pada keselarasan nilai-nilai kenabian dengan konsensus bernegara.
“Jawabannya terletak pada keselarasan nilai-nilai dasar kenabian dengan konsensus bernegara kami, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” ujarnya.
Menag memaparkan tiga hal yang menjadi titik temu antara nilai kenabian dan konsensus bernegara Indonesia. Pertama, tauhid sosial dan kemanusiaan, di mana sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila sejalan dengan prinsip toleransi dalam Al-Qur’an, “La ikraha fiddin” atau tidak ada paksaan dalam agama.
Kedua, tradisi musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Ketiga, keadilan sosial yang menurutnya mencerminkan semangat Piagam Madinah.
“Prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mencerminkan semangat Piagam Madinah, di mana tidak ada diskriminasi berdasarkan mayoritas atau minoritas,” kata Menag, pun menambahkan bahwa seluruh elemen bangsa memiliki hak dan kewajiban yang setara di hadapan hukum.
Konferensi yang digelar di Nouakchott, Mauritania ini mengangkat tema “The Prophetic Guidance on Managing Diversity and Difference and Strengthening Common Grounds”, yang dihadiri Presiden Mauritania Mohamed Ould Cheikh Ahmed Ould Ghazouani, Grand Mufti of Mauritania and Imam of the Great Mosque Sheikh Ahmed Al-Murabit Al-Shanqeeti, Menteri Agama dan Pendidikan Dasar Republik Islam Mauritania El-Vadil Sidati Louly, serta para ulama dan delegasi dari berbagai negara.
Menag menyampaikan permohonan maaf karena tidak dapat hadir langsung akibat kendala teknis dan tugas kenegaraan di Indonesia.
Menag juga mengajak peserta konferensi meningkatkan kolaborasi kemanusiaan dalam mengatasi krisis global, mulai dari perubahan iklim, kemiskinan ekstrem, krisis pangan, hingga ketidakadilan sosial, termasuk penderitaan rakyat Palestina yang disebutnya sebagai duka mendalam umat Islam sedunia.
Tak lupa Menag mengajak seluruh hadirin meneladani akhlak mulia Rasulullah SAW dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ia berharap konferensi ini membuahkan hasil konkret dan memperkuat ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah insaniyah di tingkat global.
“Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi setiap langkah ikhtiar kita dalam menegakkan nilai-nilai perdamaian, keadilan, dan kasih sayang di muka bumi ini,” kata Menag. (HS-08)
