HALO SEMARANG – Anggota Komisi X DPR RI, AS Sukawijaya atau yang kerap disapa Yoyok Sukawi, mengatakan komisinya menerima banyak keluhan terkait penggunaan infrastruktur, dari beberapa pengurus cabang olahraga, pada saat rapat dengar pendapat (RDP) di Gedung Nusantara dan virtual Kamis (26/11/20) siang.
Menurut Yoyok Sukawi, beberapa cabang seperti PODSI, PSSI, PASI, dan PBSI, mengeluhkan mahalnya biaya sewa penggunaan aset infrastruktur milik pemerintah, seperti komplekk Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta.
Hal ini cukup ironis, mengingat organisasi tersebut membawahi beberapa atlet, yang kerap mengharumkan nama bangsa di kancah Internasional.
Dengan kondisi tersebut, Yoyok Sukawi ingin agar ke depan, pengelolaan aset bisa diserahkan ke cabang olahraga, atau pihak pengelola lainnya supaya biaya sewa menjadi tidak mahal.
Pasalnya selama ini pemerintah kerap beralasan bahwa mahalnya biaya sewa infrastruktur akibat perawatan yang dianggap cukup mahal.
“Hari ini Komisi X menggelar RDP dengan beberapa cabor. Mereka mengeluh terkait mahalnya biaya sewa infrastruktur olahraga seperti stadion atau infrastruktur lainnya yang dimiliki pemerintah atau BUMN. Hal ini kan sangat menghambat mereka melaksanakan kegiatan. Kadang aset-aset tersebut juga banyak yang rusak. Ini terjadi di Jakarta dan daerah,” tutur Yoyok Sukawi.
Menurut Yoyol, situasi seperti ini seharusnya sudah tidak ada lagi. Karena itu dia pernah menyampaikan, bahwa di dalam RUU Sistem Keolahragaan Nasional (SKN) yang baru, harus ada aturan terkait pengelolaan aset olahraga ke cabang olahraga, supaya memudahkan mereka.
Menurut legislator asal Partai Demokrat itu, jika hal itu dilaksanakan, maka prestasi dari cabang olahraga akan meningkat. Hal ini karena organisasi cabang olahraga lebih mudah dan leluasa melaksanakan kegiatan, seperti latihan atau menggelar kompetisi.
“Selain itu cabor lebih tahu cara merawat infrastrukturnya sesuai standar yang ada dan akan membebaskan Pemerintah dari beban perawatan yang tinggi bahkan pemerintah akan mendapatkan pendapatan lebih stabil,” kata anggota DPR RI asal Dapil I Jawa Tengah tersebut. (HS-08)