HALO PATI – Bupati Pati Haryanto meminta agar organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah desa, dan lembaga lainnya yang meminta peningkatan kesejahteraan, agar menahan diri. Pemerintah saat ini sedang berupaya keras membenahi berbagai sektor yang terdampak pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan Bupati Pati Haryanto, ketika memberikan pembinaan pada aparatur pemerintah desa, Kamis (7/7/2022) di aula Kecamatan Margorejo.
Pada kesempatan itu, Bupati Pati menyoroti beberapa poin, antara lain terkait keluhan masyarakat mengenai kondisi infrastruktur, kedisiplinan aparat di kelurahan atau desa, dan penyelamatan aset desa.
“Terkait fenomena semua OPD dan desa serta lembaga yang meminta ditingkatkan kesejahteraanya, saya minta itu disesuaikan dengan kondisi. Perlu diketahui, kita ini sedang dalam keadaan prihatin, karena negara sedang menangani dan membenahi dampak pandemi Covid-19 yang belum kunjung selesai. Belum lagi kita ini masih bertumpu pada Dana Alokasi Umum (DAU),” kata Bupati Pati Haryanto, seperti dirilis patikab.go.id.
Lebih lanjut Haryanto mengatakan, Pemkab Pati saat ini juga sedang menghadapi persoalan minimnya anggaran untuk infrastruktur.
“Apalagi kita juga harus mencukupi anggaran-anggaran untuk penanganan pandemi seperti pemberian insentif tenaga kesehatan, pembelian APD, dan dipakai untuk menutup Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang belum terlayani oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah desa,” kata Haryanto.
Dia mengungkapkan, saat ini Pemkab Pati telah mengutamakan pembangunan jalan-jalan poros antarkecamatan dan antardesa.
“Sebagian besar sudah dimulai, namun karena curah hujan cukup tinggi, itu agak menjadi persoalan dalam pengerjaannya,” imbuh Haryanto.
Menurutnya, kondisi ruas-ruas jalan desa, saat ini sebenarnya lebih bagus dibanding jalan kabupaten. Hal itu karena jalan desa tidak dilewati kendaraan bermuatan berat.
“Tapi untuk jalan kabupaten, banyak muatan berat, banyak muatan galian c yang tidak terkontrol, sehingga akhirnya merusak jalan,” ujarnya.
Haryanto pun mengingatkan agar kepala desa dan aparatur pemerintah desa untuk disiplin dan menepati jam kerja.
“Ke depan kita gunakan absensi elektronik, dan sudah saya buatkan regulasinya. Karena kita ini setiap bulan mengeluarkan puluhan milyar dari APBD, untuk para kades dan perangkat berbentuk penghasilan tetap (Siltap),” imbuhnya.
Kemudian terkait aset desa, Bupati mewanti-wanti agar aset desa dapat diselamatkan.
“Aset desa harus ditata dengan baik. Yang tukar guling harus segera diselesaikan dan ada aturannya itu, sebab jangan sampai di kemudian hari jadi persoalan,” lanjutnya.
Ia pun mengingatkan bahwa seharusnya aset desa tidak bisa berkurang, namun bila perlu bisa bertambah. (HS-08)
