HALO KENDAL – Bank Jateng mendukung dan mensupport seluruh pemerintah daerah yang ada di wilayah Jawa Tengah untuk mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan menyediakan fasilitas dan layanan yang memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.
Hal tersebut disampaikan Wakil Kepala Divisi Bisnis Kelembagaan dan Transaction Banking Bank Jateng, Joni Anwar dalam acara Talk Show “Bupati Kendal Bersama KPK Dalam Rangka Capaian Indikator MCP (Monitoring Center for Prevention) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) Area Perubahan Optimalisasi Pajak Daerah Tahun 2023”, di salah satu resto di Kendal, Senin (15/5/2023).
“Kami dari Divisi Kelembagaan Bank Jateng, tugasnya adalah mensupport Pemda Kabupaten se-Jawa Tengah. Selama ini yang sudah kita support adalah layanan RKUD. Kita support pemda dengan sepenuh hati,” ungkapnya.
“Dalam hal peningkatan PAD, Bank Jateng ingin ikut berperan. Karena dengan peningkatan PAD, otomatis dana akan masuk ke Bank Jateng,” imbuh Joni.
Untuk itu, Bank Jateng mensupport 3.000 alat monitoring pajak atau tapping box di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Pemasangan alat tersebut dilakukan berdasarkan amanat dari KPK RI dalam rangka optimalisasi PAD sektor pajak daerah.
“Kita sudah laksanakan, supaya PAD naik, dan di Kendal ini ada sekitar seratusan. Berapapun yang pemda minta pasti akan kami support,” tandas Joni.
Namun dirinya mengaku heran, berdasarkan monitoring di lapangan, masih ada kendala. Terutama di penyetoran.
“Tapi memang di lapangan pasti ada kendala, namanya juga monitoring pajak. Namun saya heran, pengusaha yang hanya sebagai wajib pungut, yang memungut dari konsumen, tinggal menyetorkan, tapi kok susah,” ungkap Joni.
Namun demikian, pihaknya juga meminta dilakukan monitoring dan evaluasi, supaya sesuai. Sehingga apa yang diharapkan, yaitu peningkatan PAD, bisa terwujud.
“Terus terang, dari monitoring itu, memang ada beberapa yang kurang maksimal. Dan tentunya kita butuh dari pemda, untuk mensupport kita. Supaya, di lapangan yang tidak maksimal bisa kita maksimalkan. Kita akan all out support untuk pemda,” ujar Joni.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kendal, Abdul Wahab mengatakan, tahun 2023 merupakan tantangan yang cukup besar. Untuk itu, pihaknya mengumpulkan para stakeholder, namanya Pentaholic.
“Kita mengumpulkan stakeholder, mulai dari awak media, LSM, pelaku usaha dan para OPD, adalah untuk bisa ikut mendorong peningkatan PAD. Salah satunya yang disinggung pak Joni tadi, kita sudah kasih tapping box, untuk restoran. Tapi di restoran, kadang dipasang, kadang tidak,” ujarnya kepada awak media usai acara.
Apalagi, lanjut Wahab, di Kendal ada 100 tapping box yang disediakan oleh Bank Jateng. Namun dalam pelaksanaannya masih belum maksimal.
“Tapi, ya tidak semuanya dipakai dengan baik. Ada beberapa yang pasang lepas, pasang lepas,” lanjutnya.
Padahal, menurut Wahab, restoran hanya sebagai wajib pungut. Yang melakukan pemungutan pajak makanan dan minuman dari masyarakat, yang mengunjungi restoran, kemudian disetorkan ke kas daerah.
Untuk itu, dirinya berharap, dengan dihadirkannya KPK, bisa menjadi imbauan yang bagus, sekaligus memotivasi para pengusaha hotel dan resto, bagaimana para pengusaha hotel dan resto bisa menjadi andalan PAD Kabupaten Kendal.
“PBB kan dibayar setahun sekali, tapi kalau resto kan setiap hari. Sehingga, jika hal itu dioptimalkan, dan benar-benar dipungut, Insya-Allah akan melebihi PBB. Dan perlu saya tegaskan, tidak ada kenaikan pajak,” tandasnya.
Acara juga menghadirkan narasumber, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah 3 KPK, Brigjen (Pol) Bahtiar Ujang Purnama didampingi Kasatgas Korsup Wilayah 3 KPK Uding Juharudin, Bupati Kendal Dico M Ganinduto beserta jajaran Forkopimda Kendal, Sekda Kendal, Sugiono.
Acara juga dihadiri para Asisten, para Staf Ahli dan jajaran Kepala OPD di lingkungan Pemkab Kendal, para Camat, serta perwakilan Kepala Desa dan pengurus juga anggota Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kendal. (HS-06)
