HALO CILACAP – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Cilacap, mengingatkan Bupati Cilacap, Tatto Suwarto Pamuji agar memperhatikan dan mengevaluasi penyebab penurunan pendapatan daerah sebesar 9 persen.
Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Nike Yunita, dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, Rabu (14/9/2022).
Rapat paripurna mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022.
Dalam raperda tersebut, diperkirakan APBD 2022 Kabupaten Cilacap juga akan mengalami defisit Rp 237,52 miliar.
Dalam rapat, seluruh fraksi menyetujui untuk membahas lebih lanjut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap, tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022, yang disampaikan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, pada 9 September 2022.
Lebih lanjut politikus PDI Perjuangan Nike Yunita, menyampaikan bahwa APBD merupakan instrumen penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Cilacap.
Maka dari itu, menurut dia, proses penyusunan APBD harus benar-benar transparan dan akuntabel.
“Karena APBD adalah instrumen yang penting, jadi proses penyaluran anggarannya juga harus dilaksanakan secara cepat, mudah dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan,” kata dia, seperti dirilis cilacapkab.go.id.
Sementara itu, menurut Fraksi Golkar, Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu melakukan efisiensi anggaran untuk menutup defisit.
“Untuk menutup defisit sebesar Rp 237,52 miliar, harus dilakukan efisiensi dengan rasionalisasi anggaran, yaitu dengan memprioritaskan program-program yang menjadi prioritas pembangunan daerah,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar, Taryono.
Pernyataan serupa disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Taufik Urokhman.
Dia mengingatkan Pemkab Cilacap, bahwa pada 4 September 2022 lalu Pemerintah Pusat sudah menyesuaikan harga BBM.
Kenaikan harga BBM tersebut, menurutnya akan berimplikasi kepada kenaikan kebutuhan pokok antara 10-15 persen, yang nantinya akan mempengaruhi inflasi daerah.
Karena itu Fraksi PPP menyarankan agar belanja daerah dievaluasi terkait kenaikan harga BBM baru-baru ini.
“Belanja daerah harus dievaluasi serta dirasionalisasi, apakah standar satuan harga (SSH) sebelum kenaikan harga BBM masih relevan. Jangan sampai dengan kenaikan harga barang dan jasa anggaran tidak terserap dengan maksimal,” kata dia.
Selebihnya seluruh Fraksi DPRD Kabupaten Cilacap menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap tentang Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 untuk dibahas lebih lanjut.
Selain Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, rapat paripurna ini juga dihadiri Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Awaluddin Muuri, Asisten Sekretaris Daerah, Pimpinan DPRD, Forkopimda dan sejumlah pejabat di Kabupaten Cilacap. Rapat dipimpin oleh Wakil DPRD Cilacap Purwati. (HS-08)
