HALO SEMARANG – Polri mengerahkan 2.460 personel untuk mengawal aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia Gelap”, yang dilakukan sejumlah aliansi dan BEM Seluruh Indonesia (SI) di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025).
“Dalam rangka pengamanan aksi penyampaian pendapat dari sejumlah aliansi, kami melibatkan 2.460 personel gabungan,” ungkap Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, seperti dirilis humas.polri.go.id.
Susatyo menyebut, personel gabungan tersebut dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Personel ditempatkan di sejumlah lokasi di sekitar Patung Kuda Monas, hingga di depan Istana Negara.
Untuk pengalihan arus lalu lintas, ujar Kombes Pol Susatyo, hal itu bersifat situasional.
Artinya, rekayasa arus lalu lintas akan diberlakukan menyesuaikan perkembangan dan dinamika situasi di lapangan.
“Apabila jumlah massanya tidak banyak, lalu lintas normal seperti biasa. Kita lihat nanti jumlah massanya, bila nanti di sekitaran bundaran Patung Kuda Monas itu massanya cukup banyak dan eskalasi meningkat, maka arus lintas akan dialihkan, diimbau kepada warga yang akan melintas sekitar Monas agar mencari jalan alternatif untuk menghindari penumpukan kendaraan disekitar Patung Kuda,” ujarnya.
Sementara itu lebih kurang 2.500 orang ikut dalam aksi demonstrasi bertajuk Indonesia Gelap, yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) bersama Koalisi Masyarakat Sipil, di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (21/2/2025) hari ini.
Koordinator BEM SI Anas Rabbani, massa aksi melakukan arak-arakan atau longmars dari Taman Ismail Marzuki (TIM) menuju kawasan dekat Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.
Annas mengatakan dalam aksi puncak tersebut nantinya juga akan diikutin oleh kurang lebih 30 organisasi sipil. Adapun untuk tuntutan aksi, kata dia, masih sama seperti sebelumnya.
“Aksi Indonesia Gelap dari Tim ke Istana, jam 1. Atas nama koalisi masyarakat sipil, ada 30 lebih organisasi yang tergabung, tuntutan sama,” ujarnya kepada wartawan.
Aksi hari ini merupakan lanjutan dari aksi bertajuk “Indonesia Gelap” yang dilakukan maraton oleh aliansi mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk Jakarta, sejak Senin (17/2/2025).
Tuntutan yang dibawa hari ini tidak jauh berbeda dengan apa yang mereka bawa saat unjuk rasa sejak Senin lalu.
Beberapa tuntutan massa aksi yakni agar pemerintah ulang Inpres No. 1 Tahun 2025. Kedua, transparansi status pembangunan dan pajak rakyat.
Kemudian mengevaluasi besar-besaran program makan bergizi gratis. Menolak revisi UU Minerba yang bermasalah.
Selanjutnya menolak dwifungsi TNI dan mendesak agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. Terakhir peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan secara nasional.
Bukan hanya di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada Jumat ini.
Mahasiswa, akademisi, dan masyarakat sipil di Surabaya akan gelar aksi ‘Indonesia Gelap’ di depan Gedung DPRD Jatim.
Korlap aksi, Thanthowy Syamsuddin mengatakan, gerakan dan aksi Indonesia Gelap ini muncul sebagai respons terhadap keputusan-keputusan pemerintah, yang dinilai merugikan rakyat dan melemahkan demokrasi.
Sebelum aksi hari ini, Thanthowy mengatakan pihaknya pun sudah melakukan kajian sejumlah kebijakan pemerintah, dan hal itu masuk dalam tuntutan demonstrasi.
“Kajian substantif yang menjelaskan urgensi tuntutan aksi, dilengkapi dengan data, dampak sosial-ekonomi, serta rekomendasi kebijakan,” kata Thanthowy, Kamis kemarin.
Ada beberapa tuntutan, selain yang selama ini disuarakan dalam aksi Indonesia Gelap, yang akan dibawa yakni mendesak segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang yang prorakyat seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.
Mereka juga menolak revisi UU TNI dan Polri yang mengkhianati reforamsi dan melemahkan demokrasi.
“Adanya potensi perluasan peran TNI-Polri di ranah sipil. Hal itu berpotensi meningkatkan represi dan melemahkan demokrasi,” katanya.
Thanthowy mengatakan masyarakat sipil juga menolak revisi UU Minerba & Kejaksaan. Sebab revisi ini dinilai menguntungkan oligarki tambang dan melemahkan independensi hukum.
“Dampaknya eksploitasi sumber daya alam serta berkurangnya independensi kejaksaan,” kata dia. (HS-08)
