HALO SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat peran dan kemandirian perempuan di wilayahnya. Salah satu langkah konkret yang tengah digencarkan adalah melalui program “Kecamatan Berdaya”, yang fokus mendorong perempuan agar mandiri secara ekonomi dan sosial.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menghadiri pelantikan pengurus DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Jawa Tengah masa bakti 2025–2030, di Hotel Noormans, Kota Semarang, Rabu (12/11/2025).
“Kita punya program Kecamatan Berdaya agar para perempuan memiliki kemandirian, baik terhadap dirinya sendiri maupun lingkungannya. Orientasinya adalah menciptakan lapangan kerja bagi diri sendiri dan orang lain, sekaligus mengembangkan ekonomi kreatif,” ujar Luthfi.
Menurutnya, hingga kini sudah ada 150 kecamatan di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang menjadi pilot project program tersebut. Program ini disusun secara terstruktur dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, komunitas, dan pelaku usaha.
Melalui Kecamatan Berdaya, Pemprov Jawa Tengah telah memiliki roadmap pemberdayaan perempuan yang menyentuh berbagai aspek—mulai dari ekonomi, kesehatan, hingga perlindungan dari kekerasan terhadap perempuan.
Luthfi juga mengajak DPD KPPI Jawa Tengah untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dalam memperkuat pendidikan politik dan mengawal implementasi program pemberdayaan perempuan di berbagai kecamatan.
“Saya berharap kegiatan seperti ini tidak hanya bersifat seremonial, tapi benar-benar menghasilkan aksi nyata. Perempuan-perempuan yang hari ini dilantik harus mampu memberi warna dan kontribusi dalam politik, sehingga Jawa Tengah semakin berdaya,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi menyoroti masih rendahnya representasi perempuan di kancah politik nasional. Dari Jawa Tengah, tercatat hanya sekitar 24 kursi DPR RI (20%) yang diisi perempuan, sementara laki-laki mendominasi hingga 80 persen.
“Saya ingin lebih banyak perempuan Jawa Tengah yang tampil di dunia politik dan menempati posisi strategis. Pendidikan politik menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas keterwakilan perempuan,” tutupnya.(HS)
