HALO SEMARANG – Aktivis Perempuan dan Anak Semarang sekaligus Wakil Sekretaris DPD Partai Gerindra Jawa Tengah (Jateng), Dyah Tunjung Pudyawati merasa geram melihat sejumlah kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, yang sedang marak terjadi di wilayah Jateng, terutama di Kota Semarang.
Salah satu yang disoroti yakni adalah kasus Ismanuni, seorang penjaga sekolah di lingkungan sekolah dasar (SD) di Kecamatan Gajahmungkur yang telah melakukan kejahatan seksual tersebut kepada empat siswa SD. Mirisnya, Ismanuji saat melakukan aksi bejatnya, memakai modus mengiming-iming uang Rp 10 ribu kepada para korbannya.
Perempuan yang akrab disapa Mbak Tunjung ini, mengaku prihatin melihat kasus pencabulan di lingkungan pendidikan, apalagi korbannya masih di bawah umur.
“Saya melihat kasus ini sangat memprihatinkan. Pelakunya adalah orang dekat,” ungkap Mbak Tunjung, Kamis (9/1/2023).
Secara tegas, ia mengencam keras sejumlah tindakan kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan, khususnya kasus itu terjadi di tanah kelahirannya yakni Kota Semarang.
“Mirisnya lagi, kasus pencabulan di Kota Semarang rupanya pelaku adalah penjaga sekolah. Sebagai seorang perempuan dan ibu, saya sangat menyayangkan ini bisa terjadi di tanah kelahiran saya,” tegasnya.
Lebih lanjut, Mbak Tunjung mengucapkan terima kasih kepada penegak hukum yang sudah menindak tegas para pelaku kejahatan kekerasan dan pelecehan seksual sesuai aturan. “Kami terima kasih kepada penegak hukum yang sudah berhasil mengungkap kasus kekerasan dan plecehan seksual,” ucap ibu dua putra ini.
Ia meminta kepada semua pihak, kasus semacam ini harus menjadi perhatian khusus, baik pemerintah daerah ataupun pihak lainnya yang konsen pada persoalan tersebut. Sebab, Mbak Tunjung menilai, rata-rata korban dari kejahatan ini sebagian besar adalah anak-anak di bawah umur dan pelakunya adalah orang dekat.
“Fenomena ini harus disikapi secara tegas, cepat, dan tidak boleh ditolerir,” imbuhnya.
Agar kasus serupa tidak terjadi lagi, Mbak Tunjung meminta kepada seluruh pihak, baik aktivis perempuan dan anak lain, pemerintah daerah, hingga pihak kepolisian agar melakukan skema dan sosialisasi terkait perlindungan perempuan dan anak harus lebih matang.
“Sosialisasi misalnya, yang bertujuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan mengingat kasus tindakan kekerasan perempuan dan anak semakin meningkat di Jateng,” tuntasnya.(HS)
