HALO SEMARANG – Pelaksanaan dalam penghitungan suara Pemilu 2024 di Kota Semarang diduga terjadi kecurangan, yaitu terjadinya penggelembungan suara di tingkat kecamatan. Temuan dugaan kecurangan dalam penghitungan suara itu dilontarkan oleh Ketua Lembaga Saksi Pemenangan DPC PKB Kota Semarang, Sodri saat ditemui awak media di ruang Fraksi PKB DPRD Kota Semarang, Kamis (29/2/2024).
Dikatakan Sodri, bahwa pihaknya menemukan dugaan penggelembungan suara berawal saat dirinya mengikuti rapat pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tembalang pada Rabu (28/2/2024) malam hingga Kamis (29/2/2024) dini hari.
“Semalam saya hadir rapat pleno di Kecamatan Tembalang, namun penghitungan suara itu sempat dihentikan karena ternyata ada ketidak sinkronan antara jumlah yang terinput di Sirekap dan data yang ada di fisik,” ujarnya.
Menurut Sodri, dugaan penggelembungan suara itu disinyalir dan ada unsur kesengajaan, karena menggelembungnya tidak normal, yaitu sekitar lima ribu suara. Bahkan itu pun merata di hampir semua TPS se-Kecamatan Tembalang.
“Dan jumlahnya bervariasi antara 15-20 suara di tiap TPS. Di Tembalang ada 513 TPS jadi nyaris merata di hampir semua TPS. Jumlah suara yang menggelembung itu diketahui mengalir ke salah satu partai, saya tidak mau menyebutkan,” kata politisi PKB itu.
Sodri juga menyayangkan tindakan dari oknum penyelenggara Pemilu yang tidak profesional.
Pihaknya, lanjut Sodri, akan mengoreksi penyelenggara Pemilu, karena ada penggelembungan suara, dari surat suara tidak sah menjadi sah yang mengalir ke salah satu partai.
“Ini warning bagi penyelenggara Pemilu khususnya di Kota Semarang. Jangan sampai penyelenggaraan Pemilu ini dicederai oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena ada konsekuensi hukum dan unsur pidananya juga,” tegas Sodri.
Dia mengaku dengan adanya kejadian itu, nantinya akan berimbas pada peserta Pemilu, karena hampir semua TPS terjadi penggelembungan suara. “Kalau terjadi di satu atau dua TPS, kami bisa maklumi. Tapi ini hampir merata, sehingga kami berharap Bawaslu/Gakkumdu bisa bergerak untuk mengusut tuntas kasus ini agar menjaga nama baik penyelenggara Pemilu, dan jangan sampai terjadi hal serupa di kecamatan-kecamatan lainnya,” pungkas Sodri.(HS)
