HALO SEMARANG – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan bahwa Indonesia memutuskan untuk meningkatkan kepemilikan saham di Islamic Development Bank (IsDB), dari posisi ke-12 menjadi posisi ke-3 setelah Arab Saudi dan Libya.
Posisi Indonesia juga berada di atas Iran, Nigeria, Qatar, Mesir, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Turki.
Pada Sidang Tahunan IsDB ke-48 tanggal 10-13 Mei 2023 di Jeddah, Arab Saudi, Dewan Gubernur IsDB, secara aklamasi memberikan persetujuan atas proposal kenaikan saham Indonesia.
Dengan menjadi pemegang saham terbesar ke-3, menurut Sri Mulyani Indrawati, Indonesia akan menegaskan posisinya di panggung global, dengan ikut menentukan arah pembangunan dunia.
Indonesia juga dapat secara langsung berperan aktif dalam operasionalisasi IsDB, sekaligus berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan di negara-negara anggota IsDB, yang umumnya merupakan negara dengan komunitas muslim yang berpendapatan rendah.
“Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama lebih erat dengan IsDB, untuk memberikan dampak positif dalam jangka panjang bagi umat muslim dan komunitas global,” kata Menkeu, seperti dirilis kemenkeu.go.id, Minggu (14/5/2023).
Menurut dia, masyarakat global dan umat muslim pada khususnya, perlu membangun kembali kerja sama yang lebih baik dan lebih kuat, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian dunia saat ini.
“Hal inilah yang akan diwujudkan melalui peran Indonesia yang akan semakin meningkat sejalan dengan kenaikan posisi saham Indonesia di IsDB,” kata Sri Mulyani.
Di sisi lain dengan posisinya yang semakin strategis, Indonesia juga dapat semakin mendorong peran IsDB dalam berbagai kegiatan pembangunan di tanah air, termasuk dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Islam.
Sampai dengan Desember 2022, IsDB telah memberikan dukungan pembiayaan bagi Indonesia sebesar USD 6,3 miliar, khususnya untuk sektor-sektor seperti pertanian, pendidikan, industri dan pertambangan, melalui berbagai instrumen seperti pembiayaan proyek, pembiayaan perdagangan, dan pemberian bantuan teknis.
Dengan posisi kepemilikan saham yang baru ini, Indonesia akan memastikan bahwa IsDB akan merealisasikan agenda reformasinya.
Indonesia juga akan memastikan efektivitas dan keterjangkauan instrumen pendanaan IsDB yang berbasis Syariah dalam memberikan dampak dan manfaat yang optimal bagi negara anggota, termasuk dalam mendukung pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan. Indonesia sendiri dapat berkontribusi melalui beberapa program dan institusi yang ada saat ini seperti Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI/Indonesia Aid) dan SDG-Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur.
Lebih lanjut Sri Mulyani Indrawati mengatakan, IsDB merupakan salah satu Bank Pembangunan Multilateral Islam yang membantu mengatasi krisis di negara-negara tertinggal dan berkembang atau dikenal juga dengan South-SouthPartnerships (SSPs), khususnya, pada masa pandemi Covid-19 di mana banyak negara berkembang mengalami kesulitan keuangan serius.
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menceritakan, Indonesia memiliki sejarah panjang dalam memimpin dan memberikan kontribusi dalam SSPs. Dimulai tahun 1955 pada Konferensi Asia-Afrika di Bandung, juga tahun 1961 saat Indonesia mengadakan Konferensi Gerakan Non-Blok yang kemudian berkembang menjadi SSPs.
Peran Indonesia dalam membantu negara kurang berkembang juga dilakukan dengan mendirikan Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional (LDKPI/Indonesia Aid) dan SDG-Indonesia One yang dikelola oleh PT Sarana Multi Infrastruktur.
Penggunaan dana campuran tersebut dapat ditujukan untuk berbagai program pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, ketahanan pangan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan agenda pembangunan strategis lainnya, yang pada akhirnya akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menkeu menjelaskan, hingga saat ini, Indonesian AID mengelola dana abadi sebesar USD551,7 juta dan telah mengalokasikan dana tersebut untuk 23 negara penerima di berbagai wilayah di sektor kesehatan, pendidikan dan pertanian, juga dalam instrumen hibah dengan total USD7,5 juta.
Untuk tahun 2023, Indonesia mengalokasikan USD17,2 juta antara lain melalui kerjasama dengan IsDB maupun dengan mitra pembangunan lainnya.
Menkeu menegaskan bahwa Indonesia siap memberikan dukungan penuh kepada IsDB untuk membantu negara-negara tertinggal dan berkembang, termasuk program SSPs, juga berkontribusi kepada umat muslim dan masyarakat global pada umumnya. (HS-08)