HALO BANJARNEGARA – Sekretaris Komisi A DPRD Jateng, Juli Krisdianto meminta agar usulan bantuan dana pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), harus disertai dengan proposal yang jelas.
Tujuan adanya proposal tersebut adalah sebagai acuan agar penggunaan dana tersebut jelas dan dapat tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Juli Krisdianto dalam diskusi Komisi A DPRD Jateng bersama Dispermasdes Provinsi Jateng, dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dispermasdes PPKB) Kabupaten Banjarnegara, di Kantor Setda Kabupaten Banjarnegara, Selasa (20/12/2022).
Kunjungan tersebut dalam rangka monitoring oleh Komisi A DPRD Provinsi Jateng, mengenai pelaksanaan anggaran BUMDes, yang digelontorkan di Kabupaten Banjarnegara.
Komisi A DPRD Provinsi Jateng berharap BUMDes dapat berperan dalam upaya menekan angka kemiskinan di Banjarnegara.
“Besok lagi mungkin bisa minta proposal, supaya dananya jelas dan tidak ada kekhawatiran. Kalau ada proposal usahanya jelas, dananya nanti untuk apa, berapa yang dibutuhkan. Karena, saat ini kita kasih bantuan, seperti lempar jumroh saja, tidak tahu untuk apa, dananya ke mana,” kata Juli, seperti dirilis dprd.jatengprov.go.id.
Pada kesempatan itu, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jateng, Tri Mulyantoro, menilai BUMDes merupakan garda terdepan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kedatangan kami ingin mengetahui sudah sejauh apa pengelolaan BUMDes di Banjarnegara?” tanyanya.
Anggota Komisi A Wakhid Jumali, mengingatkan Pemkab Banjarnegara untuk memperhatikan lapangan pekerjaan melalui BUMDes. Khususnya untuk kaum muda di Banjarnegara.
Banyak anak muda merantau. Padahal harusnya anak muda ikut membangun perkembangan desa karena yang melanjutkan peningkatan ekonomi adalah anak-anak muda itu.
“Jadi, BUMdes tidak hanya menitikberatkan profit desa untuk mendapatkan pendapatan saja tapi bagaimana setiap desa bisa meningkatkan lapangan pekerjaan untuk bisa anak muda berkembang dan meningkatkan desa untuk mengentaskan kemiskinan Banjarnegara,” terangnya.
Anggota Komisi A lainnya, Soetjipto juga menginginkan, peringkat kemiskinan Banjarnegara menurun.
“Semoga melalui BUMDdes dan kerjasama Pemkab Banjarnegara bisa mendorong kinerja BUMDdes sehingga bisa mengentaskan kemiskinan di Banjarnegara,” kata Soetjipto.
Kepala Dispermasdes PPKB Kabupaten Banjarnegara, Hendro Cahyono mengatakan BUMDes di wilayahnya merupakan usaha yang digalakkan untuk menambah Pendapatan Asli Desa (PADes) Banjarnegara.
Setiap tahun pihaknya selalu mengadakan pelatihan, untuk meningkatkan kualitas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
“Tiap tahun ada pelatihan untuk meningkatkan kualitas pengelola BUMDes yang dibiayai oleh Provinsi. Kami sangat berterima kasih dan kami berharap bantuan itu terus berlanjut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banjarnegara,” kata Hendro. (HS-08)
