HALO KENDAL – Naiknya harga kedelai secara nasional yang tembus Rp13.500 per kilogram, membuat Pemkab Kendal melalui Dinas Perdagangan Koperasi (Disdagkop) dan UKM bersama Dinas Pertanian dan Pangan ikut bergerak mencarikan solusi bagi masyarakat, khususnya pelaku UMKM kedelai yang terdampak.
Menurut Sekretaris Disdagkop UKM Kendal, Sudadi, sejak naiknya harga kedelai, pihaknya sudah mengusulkan agar Pemerintah Pusat memberikan subsidi atau penggantian selisih harga bagi pengrajin tahu tempe yang tergabung dalam Koperasi Primkopti.
Dirinya menjelaskan, dari usulan tersebut, pemerintah telah memberikan bantuan penggantian selisih dari harga pembelian kedelai di tingkat pengrajin tahu dan juga pengrajin tempe.
“Pemberian bantuan berlaku selama 1 April 2022 hingga 31 Juli 2022. Saat ini Pemerintah Pusat sudah memastikan akan memberikan bantuan penggantian selisih harga lagi sampai dengan Desember 2022. Tinggal menunggu surat penugasan dari Menteri BUMN ke Bulog,” jelas Sudadi, Selasa (18/10/2022).
Selain itu, pihaknya juga sudah bekoordinasi dengan Bulog Provinsi Jawa Tengah dan Primkopti Harum terkait kelanjutan pemberian bantuan penggantian selisih harga pembelian kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe.
Sudadi juga mengaku, pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kendal, agar mensosialisasikan kepada petani Kendal untuk membudidayakan tanaman kedelai.
“Hal ini dilakukan, supaya dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri, tidak mengandalkan impor. Karena dengan adanya perang Rusia-Ukrania sangat berdampak terhadap kenaikan harga pangan termasuk kedelai,” ungkapnya.
Sementara itu dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, Indarwanti menyampaikan, koordinasi yang sudah dilakukan dengan Disdakop Kendal, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
“Khususnya kepada para petani, untuk bisa juga menanam kedelai. Karena selama ini masyarakat lebih memilih tanam kacang hijau,” ujarnya.
Indarwati juga mengungkapkan, khusus untuk tanaman kedelai di Kabupaten Kendal hanya ada di Kecamatan Kangkung, yang ditanam di luas lahan 185 hektare, pada bulan Januari hingga Maret, dan hanya sekali dalam setahun.
“Mengingat masih rendahnya minat tanam petani terhadap kedelai, kami terus mensosialisasikan dan meminta para petani di Kendal, untuk ikut serta menanam kedelai, supaya bisa membantu menguatkan kedelai lokal. Sehingga tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan,” ungkapnya.
Sedangkan Ketua Primer Koperasi Produsen Tempe dan Tahu Indonesia (Primkopti) Harum Kendal, Rifai mengaku, dampak kenaikan harga kedelai hingga Rp 13.500 per kilogram, sangat dirasakan bagi para pelaku UMKM.
Menurutnya penyaluran subsidi harga dari pemerintah sangat diharapkan, supaya harga kedelai ini terjangkau oleh para pelaku UMKM. Rifai juga mengaku bahwa sebelumnya dari mulai naiknya harga kedelai sudah mendapatkan subsidi dari Pemerintah dengan harga selisih Rp 1.000.
“Sebenarnya dari kenaikan kedelai, pemerintah juga sudah memberikan bantuan subsidi yaitu dengan memberikan selisih harga seribu rupiah per kilogram,” ujar Rifai.
Namun, kenaikan kedelai ini cukup tinggi. Karena sebelumnya mencapai harga sekitar Rp12.000 per kilogram, saat ini harga eceran sudah dikisaran Rp 13.500 per kilogram.
“Sehingga kami kembali menyuarakan, untuk meminta tambah subsidi menjadi Rp 2.000 per kilogram. Supaya UMKM Primkopti juga tidak keberatan membelinya,” imbuh Rifai.
Dirinya juga mengungkapkan, untuk kebutuhan kedelai di Kabupaten Kendal sekitar 1200 ton per bulan. Dan untuk Primkopti Harum Kendal sendiri mampu menyuplai 700 ton per bulan. Sedangkan sisanya masih disuplai dari pihak luar.
Rifai juga berharap kepada Pemerintah untuk bisa menjaga stabilitas harga dan pasokan kedelai, karena jika harga tidak stabil akan sangat menganggu proses produksi dan penjualan.
“Selanjutnya adanya dilakukan buffer stock kedelai, karena benar-benar menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, ada tataniaga khusus untuk kedelai,” harapnya.
Sehingga, lanjut Rifai, nantinya bisa terkendali antara harga dan pasokan, dan bisa mengoptimalkan petani-petani Indonesia untuk melakukan swasembada kedelai agar tidak lagi tergantung dengan produk impor.
“Jika kita melihat saat terjadi perang di luar negeri yang mangakibatkan krisis pangan seperti saat ini, harga kedelai melambung tinggi, karena masih ada ketergantungan impor kedelai, sekitar 80 persen produk impor dan 20 persen produk lokal,” imbuhnya. (HS-06)
