HALO SEMARANG – Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk memenuhi kebutuhan tambahan listrik gedung DPR RI, merupakan salah satu bentuk komitmen lembaga legislatif ini, dalam upaya menyelamatkan bumi dari ancaman perubahan iklim.
Menurut Ketua DPR RI, Puan Maharani, DPR harus memimpin dan memberi contoh upaya-upaya nyata, dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s) yang menjadi agenda dunia.
“Termasuk melalui kebijakan-kebijakan yang environmentally friendly atau ramah lingkungan, salah satunya penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) sebagai bentuk pengurangan emisi di lingkungan parlemen sendiri,” kata Puan, Kamis (29/9/2022), seperti dirilis dpr.go.id.
Panel surya PLTS terpasang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, tepatnya di Taman Energi DPR di depan Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura.
Pembangunan panel surya dan taman energi, mengusung konsep green building. PLTS yang dibangun di Taman Energi itu, dapat memenuhi 25 persen kebutuhan listrik di gedung DPR.
Untuk diketahui, panel surya atau sollar cell, adalah kumpulan sel surya menyerupai kaca dan ditata sedemikian rupa untuk mengubah cahaya menjadi listrik. Sollar cell menyerap energi dari matahari sebagai sumber energi.
Di bawah kepemimpinan Puan, DPR terus mengkampanyekan pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau.
Komitmen tersebut tak hanya ditunjukkan melalui fungsi legislasi, anggaran serta pengawasan semata, tapi juga langkah nyata yang dimulai dari internal DPR.
“Bukan hanya penggunaan sollar cell saja, keseluruhan unit dan satuan kerja di lingkungan DPR juga sudah memulai budaya kerja baru dengan menerapkan paperless, zero plastic, rendah emisi, serta pengelolaan sampah yang ramah lingkungan,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Puan berharap DPR bisa menjadi pelopor pembangunan hijau di Indonesia, khususnya di instansi atau lembaga-lembaga negara. Menurut Puan, penggunaan energi terbarukan yang rendah karbon sebagai langkah transisi energi untuk mencapai terwujudnya SDG’s harus diwujudkan dalam aksi nyata. Hal ini dilakukan agar generasi mendatang punya tempat hidup yang lebih baik.
“Ini panggilan DPR sebagai wakil rakyat untuk membantu penyelamatan bumi, lewat produk-produk kebijakan kita maupun fungsi parlemen lainnya,” kata Puan.
Puan juga mengajak para wakil rakyat, untuk mengurangi jejak karbon di tingkat institusional.
“Maka saya mengajak kawan-kawan anggota dewan untuk mendukung gerakan DPR Hijau. Kita harus bekerja untuk mengurangi jejak karbon kita sendiri di tingkat institusional,” kata Puan.
Dia mengungkapkan, DPR Hijau akan menjadi operasi dan praktik parlemen Indonesia, yang berkomitmen melakukan aksi memerangi krisis iklim.
Mengikuti amanat Deklarasi Nusa Dua, DPR akan menerapkan pelatihan iklim untuk anggota parlemen dan staf, serta mengadakan pertukaran pengetahuan secara teratur dengan para ahli tentang perubahan iklim.
“Saya berharap DPR komitmen untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim. Ini penting dilakukan, agar kita dapat mewarisi bumi yang sehat untuk generasi muda, serta generasi-generasi penerus lainnya,” urainya.
Di dalam negeri, Puan juga selalu menunjukkan komitmennya terhadap pembangunan hijau, termasuk dengan terus mendorong penggunaan energi terbarukan.
Dalam pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2022–2023 DPR RI yang dihadiri Pemerintah bulan Agustus 2022, ia menegaskan komitmen DPR mendukung pembangunan berkelanjutan dan ekonomi hijau lewat usul RUU EBT (Energi Baru dan Terbarukan).
Kemudian saat Rapat Paripurna peringatan HUT Ke-77 DPR RI awal September lalu, Puan menekankan DPR senantiasa bekerja secara maksimal demi kesejahteraan rakyat, termasuk komitmen menjadikan DPR sebagai parlemen yang modern.
“Seperti paperless, zero plastic, endah emisi, pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, menguatkan keterbukaan informasi publik, dan dukungan Badan keahlian dan tenaga ahli yang makin andal dan profesional,” kata Puan. (HS-08)
