HALO JEPARA – Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Jepara, dalam pelaksanaan sejumlah program kerja, salah satunya pelatihan singkat pranikah.
Hal itu disampaikan Ketua LKKNU Jepara, Sri Hana dalam audiensi dengan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Jepara, Agus Bambang Lelono, mewakili Pj Bupati Jepara, di Ruang Kerja Asisten 1 Setda Jepara, Kamis (14/7/2022).
Dalam pertemuan untuk menjalin kemitraan dengan pemerintah Kabupaten Jepara itu, dibahas beberapa program yang dirancang oleh LKKNU.
Menurut Sri Hana, salah satu program jangka menengah yang akan dilaksanakan LKKNU Jepara, adalah pelatihan singkat (short class).
Program tersebut dilatarbelakangi munculnya beragam masalah sosial, akibat tingginya angkanya perceraian.
Menurut hasil analisis LKKNU Jepara, perceraian umumnya terjadi karena pasangan muda belum siap melangkah ke jenjang pernikahan. Analisis ini didukung pula dengan banyaknya dispensasi menikah.
Menurut Sri Hana, program short class tersebut dapat disinergikan dengan Gerakan Remaja Hebat dari Pemkab Jepara.
Dalam pelaksanaan gerakan tersebut, para pemuda dapat dikumpulkan di desa masing-masing, untuk kemudian diberi materi tentang pranikah. Sosialisasi ini disampaikan beberapa kali, karena pemberdayaan tidak cukup dilakukan hanya sekali.
Lebih lanjut Sri Hana mengatakan, selain program jangka menengah, pihaknya juga akan melaksanakan program jangka pendek, antara lain penyaluran bantuan UMKM bagi pelaku home industry serta kelompok rentan seperti janda dan orang tua tunggal.
LKKNU juga berencana menggelar Festival UMKM, dengan menggandeng Pemerintah Desa Sukosono, Kecamatan Kedung. Selain itu diselenggarakan pula program penyuluhan pada pekerja pabrik, karena banyak pabrik besar di Kabupaten Jepara.
Berbagai program tersebut, merupakan bagian dari LKKNU sebagai perangkat teknis PBNU, untuk pemberdayaan masyarakat, yang lingkupnya hingga ke tingkat kecamatan.
LKKNU Jepara bertujuan memberikan bimbingan, membina, masyarakat agar tahu, sadar, dan memiliki sikap bertanggung jawab terhadap eratnya hubungan keluarga.
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Diskop UMKM Nakertrans) yang diwakili oleh Eko Sulistiyono, menyambut baik hal tersebut.
Menurutnya, salah satu permasalahan di Jepara adalah 70% industri manufaktur diisi oleh pekerja luar Jepara. Sehingga, pembinaan bagi pekerja perlu digiatkan.
Apresiasi serupa juga disampaikan Plh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), yang diwakili oleh Tri Yuwono Widyo.
“Saya mengapresiasi program short class pra nikah. Sebab, sering kami kesulitan menghadirkan peserta untuk ikut. Untuk itu bersama LKKNU Jepara, diharapkan akan bisa terlaksana secara maksimal,” kata Tri, seperti dirilis jepara.go.id. (HS-08)
