HALO SEMARANG – Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama, menyusun modul penguatan literasi digital pendidikan kesetaraan pondok pesantren salafiyah (PKPPS). Modul ini nantinya akan diterapkan di seluruh Indonesia.
Hal itu disampaikan Kasubdit Kesetaraan, Rahmawati, mewakili Direktur PD Pontren Waryono Abdul Ghafur, dalam Forum Grup Discussion (FGD) Penguatan Literasi dan Numerasi Pendidikan Kesetaraan Berbasis Digital tahun 2022. Kegiatan yang merupakan finalisasi modul tersebut, dilaksanakan 31 Mei sampai 2 Juni 2022 di Labuan Bajo, NTT.
“Didiklah anak sesuai zamannya,” kata Rahmawati, baru-baru ini seperti dirilis kemenag.go.id, Kamis (2/6/2022).
Menurutnya, PKPPS sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional harus mengikuti standar nasional yang berlaku.
Kurikulum yang disusun oleh PKPPS harus dapat mencerminkan standar merdeka belajar yang menjadi konsep baru dalam kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan tinggi.
Rachmawati mengatakan, PKPPS yang sudah menjaga tradisi pembelajaran keagamaan Islam, juga harus mengikuti perkembangan dunia pendidikan yang mulai menguatkan literasi dan numerasinya secara digital.
“PKPPS dituntut mampu menerapkan ilmu dan ketrampilan-ketrampilan yang sesuai dengan zaman para santri PKPPS,” jelasnya.
FGD menghadirkan sejumlah narasumber yang menyampaikan sejumlah materi, antara lain: Literasi dan Numerasi Berbasis Digital dalam Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang disampaikan Dr. Mukhtar, Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka yang disampaikan Dr. Nurhuda, serta Capaian Pembelajaran (CP), Alur Tujuan Pembelajaran (ATP), dan Modul Ajar yang disampaikan Dr. Bagus. Sebagai laporan, juga disampaikan Kesiapan PKPPS dalam menghadapi ANBK 2022 oleh Sekretaris Umum FK PKPPS Aprilia Sakti K. (HS-08)
