HALO KLATEN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menurunkan Satgas Pencegahan Korupsi Direktorat Wilayah III Bidang Koordinasi dan Supervisi, untuk berkoordinasi dan melaksanakan Monitoring Centre of Preventation (MCP), bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten, di Pendapa Kabupaten Klaten, Selasa (19/4/2022).
Anggota Tim Satgas Pencegahan Korupsi KPK RI, Azril Zah mengatakan kehadiran mereka sebagai bentuk pendampingan KPK pada Pemkab Klaten, untuk mencegah korupsi. Kegiatan serupa juga dilaksanakan bersama pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“Intinya dari monitoring ini adalah agar pemerintahan daerah dalam melaksanakan tugasnya transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi,” kata dia, seperti dirilis Klatenkab.go.id.
Sebelumnya KPK mendorong upaya perbaikan tata kelola Pemkab Klaten dengan berbasiskan pada hasil pengukuran MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI) di tahun 2021.
MCP merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK, untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
“MCP ini meliputi delapan area intervensi yakni pengelolaan APBD, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan aset, serta dana desa,” ungkap Azril.
Rapat Koordinasi yang diikuti oleh Bupati, Wakil Bupati, Pj Sekretaris Daerah, Inspektur, dan Kepala OPD di lingkungan Pemkab Klaten.
Azril menekankan kepada seluruh Kepala OPD di Klaten untuk saling bekerja sama melengkapi data untuk dimasukkan dalam MCP.
Dia meminta jajaran kepala daerah dan OPD tidak perlu khawatir bila menemui kendala, karena hal tersebut diperlukan untuk melihat capaian kinerja dan perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Sampaikan kepada kami jika ada kendala, KPK akan melakukan pendampingan agar capaiannya menjadi lebih baik. Nanti akan dievaluasi bersama-sama kendalanya seperti apa dan tindakan apa yang diperlukan,” katanya menjelaskan.
Sementara itu, Bupati Klaten, Sri Mulyani mengapresiasi langkah KPK untuk membantu kinerja Pemkab Klaten menjadi lebih baik. Diharapkan kehadiran tim KPK tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk pemerintah dan masyarakat Kabupaten Klaten, lewat arahan dan saran yang diberikan.
“Saya sampaikan kepada seluruh jajaran dan kepala perangkat daerah, tim KPK hadir membantu kita memberikan petunjuk arahan bagaimana melaksanakan tugas dan kewajiban kita selaku ASN. Kehadiran tim KPK ini diharapkan membantu mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggung jawab, dan anti korupsi,” katanya. (HS-08)
