HALO SEMARANG – Upaya menekan angka tengkes atau stunting di Jawa Tengah tak bisa dikerjakan sendirian. Pemerintah daerah membutuhkan kerja bersama lintas sektor, mulai dari pencegahan pernikahan dini, pendampingan ibu hamil, hingga intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan, kolaborasi menjadi kunci untuk mempercepat penurunan stunting sekaligus menyiapkan kualitas sumber daya manusia (SDM) generasi mendatang.
Hal itu disampaikan Luthfi saat menerima audiensi delegasi Sekretariat Wakil Presiden di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (21/9/2026).
Pertemuan tersebut juga membahas rencana Konsolidasi Teknis Percepatan Penurunan Stunting dan Advokasi Pencegahan Stunting Regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa) yang akan digelar di Kota Semarang pada 22-23 September 2026.
Luthfi mengatakan, penanganan stunting harus dilakukan sejak dari hulu. Pendampingan calon pengantin, pencegahan pernikahan dini, pendampingan ibu hamil, hingga pengawasan tumbuh kembang anak perlu dilakukan secara berkelanjutan.
Karena itu, ia meminta seluruh pemangku kepentingan terlibat, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB), BKKBN, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, hingga Tim Penggerak PKK.
“Jawa Tengah akan paling depan memerangi stunting. Seluruh kepala daerah di Jateng dituntut untuk menurunkan stunting,” tegas Luthfi.
Menurutnya, pencegahan stunting merupakan bagian penting dalam menyiapkan generasi masa depan. Persiapan bahkan harus dimulai sebelum pernikahan, berlanjut pada masa kehamilan, hingga 1.000 hari pertama kehidupan anak.
“Ini menjadi modal dasar dalam rangka menyiapkan generasi yang akan datang,” ujarnya.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab mengatakan, upaya penurunan stunting di Jawa Tengah selama ini dilakukan melalui kolaborasi lintas sektor.
Salah satu pendekatan yang digunakan adalah mengidentifikasi faktor risiko berdasarkan siklus kehidupan, termasuk melakukan pendampingan terhadap ibu hamil yang memiliki risiko melahirkan anak dengan stunting.
“Dari ibu hamil itu kita bisa prediksi risiko stuntingnya. Sebanyak 85 persen stunting bisa diketahui sejak kehamilan. Intervensinya berlanjut sampai 1.000 hari kehidupan pertama,” kata Zulfachmi.
Berdasarkan data triwulan II 2026, prevalensi stunting Jawa Tengah tercatat 9,93 persen.
Angka tersebut menunjukkan tren penurunan sejak 2024. Namun, persoalan lain masih terlihat, yakni kesenjangan prevalensi antarwilayah.
Beberapa daerah masih mencatat angka relatif tinggi. Wonosobo berada di angka 18,05 persen, disusul Purworejo 16,62 persen, Banjarnegara 16,24 persen, Kabupaten Magelang 15,82 persen, dan Kabupaten Tegal 15,59 persen.
Di sisi lain, sejumlah daerah telah mencatat prevalensi di bawah 10 persen. Demak, misalnya, tercatat sebesar 2 persen.
“Penurunan stunting di Jawa Tengah bervariasi antardaerah dan disparitasnya masih cukup tinggi. Kalau rata-rata prevalensi stunting di Jawa Tengah sudah 9,93 persen,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan konsolidasi teknis di Semarang merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas SDM.
Menurut Eddy, penanganan stunting menjadi salah satu bagian penting dalam agenda pembangunan SDM dan persiapan generasi emas Indonesia.
“Salah satu pilar pembangunan SDM ini adalah penanganan stunting. Jadi kita harus siapkan generasi emas Indonesia. Kita ingin memastikan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk menurunkan stunting,” katanya seusai bertemu Ahmad Luthfi.
Ia mengatakan, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024, prevalensi stunting nasional turun dari 21,5 persen menjadi 19,8 persen.
Pemerintah menargetkan angka tersebut kembali ditekan hingga sekitar 15 persen pada 2029.
Untuk mencapai target tersebut, kata Eddy, dibutuhkan kerja bersama pemerintah pusat dan daerah hingga berbagai elemen masyarakat.
“Mari kita turunkan stunting untuk memastikan kesiapan SDM unggul. Gubernur Jateng sudah punya komitmen tinggi untuk menurunkan stunting. Kami juga mengajak seluruh komponen bangsa, termasuk media, untuk berperan dalam advokasi pencegahan stunting,” pungkasnya.(HS)
