HALO BEKASI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong penguatan infrastruktur logistik untuk menopang pertumbuhan kawasan industri. Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah pembangunan dry port atau pelabuhan darat di sejumlah wilayah strategis.
Untuk mematangkan konsep tersebut, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi bersama sejumlah pengelola kawasan industri, BUMD, dan organisasi perangkat daerah (OPD) melakukan studi komparatif ke Cikarang Dry Port, Kabupaten Bekasi, Sabtu (15/8/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung pengelolaan dan efektivitas dry port dalam mendukung aktivitas logistik, khususnya ekspor-impor kawasan industri.
Ahmad Luthfi mengatakan, keberadaan dry port dinilai penting untuk memperkuat konektivitas logistik Jawa Tengah. Terlebih, sekitar 70 persen kontainer dari Jawa Tengah saat ini masih banyak dikirim menuju Jakarta dan Surabaya.
“Untuk menopang Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang kurang maksimal, salah satu solusinya adalah pembangunan dry port,” kata Luthfi seusai meninjau dan berdiskusi dengan pengelola Cikarang Dry Port.
Menurut Luthfi, Pemprov Jateng saat ini telah memetakan dua lokasi yang dinilai potensial untuk pembangunan dry port. Masing-masing berada di Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) dan Weleri, Kabupaten Kendal, dengan luas lahan sekitar 50 hektare.
Untuk rencana pembangunan dry port di KITB, proses persiapan telah berjalan. Kesepahaman telah dilakukan antara PT Kereta Api Indonesia (KAI), Pelindo, KITB, PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), serta BUMD Kabupaten Batang.
Saat ini, proyek tersebut memasuki tahap studi kelayakan dan proses pemilihan konsultan perencana.
“Yang sudah kita kerjakan sekarang adalah di KITB, sudah MoU, tapi juga menunggu perkembangan situasi. Prinsipnya, dua tahun ke depan dry port harus jadi,” tegas Luthfi.
Ia berharap pembangunan infrastruktur tersebut nantinya dapat memperpendek rantai distribusi logistik, sekaligus meningkatkan daya saing kawasan industri di Jawa Tengah.
Dengan adanya dry port, aktivitas bongkar muat dan pengurusan logistik tidak seluruhnya bergantung pada pelabuhan laut. Fasilitas tersebut diharapkan dapat menjadi simpul logistik yang menghubungkan kawasan industri dengan pelabuhan melalui jalur darat dan kereta api.
Sementara itu, Direktur Cikarang Dry Port Noor Yusuf mengatakan, fasilitas tersebut telah beroperasi sejak 2010. Hingga kini, Cikarang Dry Port melayani sekitar 500 perusahaan yang melakukan aktivitas ekspor-impor, dengan cakupan pengguna dari Tangerang, Cikampek hingga Bandung.
Menurutnya, konsep dry port menawarkan fasilitas logistik yang lebih luas, termasuk area penyimpanan atau storage.
“Konsep dry port ini memiliki fasilitas lebih luas, termasuk storage (tempat penyimpanan). Jababeka juga sedang menyiapkan rencana pembangunan dry port di Weleri, Kendal,” ujar Noor.
Studi komparatif tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jateng untuk memastikan konsep dry port yang akan dikembangkan mampu menjawab kebutuhan logistik kawasan industri. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menyiapkan integrasi antara kawasan industri, jaringan transportasi, pelabuhan darat, serta Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Dengan penguatan jaringan logistik tersebut, Jawa Tengah menargetkan distribusi barang dari kawasan industri menjadi lebih efisien sekaligus membuka peluang peningkatan investasi dan aktivitas ekspor dari wilayah tersebut.(HS)
