HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi mandatori bahan bakar minyak (BBM) B50 (biodiesel) yang resmi diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto di Rest Area KM 57 Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (9/7/2026). Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor solar.
B50 merupakan bahan bakar yang terdiri atas 50 persen biodiesel berbasis minyak sawit (Fatty Acid Methyl Ester/FAME) dan 50 persen solar fosil. Kebijakan ini menjadi kelanjutan dari program mandatori biodiesel yang sebelumnya telah diterapkan melalui skema B20, B30, dan B40.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengatakan implementasi B50 di wilayahnya saat ini mulai diterapkan pada alat dan mesin pertanian. Ke depan, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan tersebut diharapkan dapat diperluas ke berbagai sektor, termasuk transportasi darat maupun laut.
“Saat ini PT Kubota di Kota Semarang sudah menggunakan B50 untuk alat-alat pertanian. Ke depan harapannya tidak hanya alat pertanian, tetapi juga kapal dan kendaraan yang menggunakan biosolar dapat memanfaatkan B50,” ujar Luthfi di sela menghadiri peluncuran program tersebut.
Menurutnya, penerapan B50 tidak hanya mendukung kemandirian energi nasional, tetapi juga akan meningkatkan daya saing sektor pertanian, industri, dan transportasi melalui pemanfaatan energi yang lebih berkelanjutan.
Bagi Jawa Tengah, pengembangan bioenergi menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi menuju energi bersih. Selama ini, Pemprov Jateng juga terus mendorong berbagai program energi terbarukan, seperti pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), pemanfaatan pompa air tenaga surya, hingga pengembangan Desa Mandiri Energi.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan peluncuran B50 menjadi tonggak penting karena menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel dengan komposisi 50 persen.
Menurut Prabowo, keberhasilan tersebut bukan hanya pencapaian teknologi, tetapi juga bukti kemampuan Indonesia memanfaatkan sumber daya alam sendiri untuk memenuhi kebutuhan energi nasional.
“Saya terus mendorong kemandirian energi. B40 saja tidak cukup, bahkan saya sempat mendorong hingga B100. Namun, dengan B50 saja kita sudah mampu menghilangkan kebutuhan impor solar dari luar negeri,” ujar Prabowo.
Ia menambahkan, keberhasilan program B50 merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari kementerian terkait, petani sawit, pelaku usaha, hingga fondasi kebijakan yang telah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya.
Senada dengan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut implementasi mandatori B50 diperkirakan mampu menghemat devisa negara hingga Rp170 triliun per tahun karena Indonesia tidak lagi bergantung pada impor solar.
Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan tersebut juga diproyeksikan memberikan dampak positif bagi sektor perkebunan kelapa sawit melalui meningkatnya penyerapan crude palm oil (CPO), sehingga menciptakan kepastian pasar bagi para petani sawit di dalam negeri.
Dengan dukungan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, implementasi B50 diharapkan menjadi momentum percepatan transisi energi nasional menuju sistem energi yang lebih mandiri, efisien, dan ramah lingkungan.(HS)
