HALO KENDAL – Pemerintah Kabupaten Kendal bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah titik jalan yang dinilai rawan kecelakaan lalu lintas akibat aktivitas kendaraan tambang, Rabu (10/6/2026).
Hal itu dilakukan setelah ramainya unggahan bernada kritik di media sosial bertajuk “Kendal Nggebal”. Selain kondisi jalan yang berlumpur, dampak lingkungan dari aktivitas tambang juga menjadi perhatian utama.
Merespons berbagai keluhan masyarakat tersebut, Pemkab Kendal resmi mengaktifkan kembali Satuan Tugas Mineral Bukan Logam dan Batuan (Satgas MBLB).
Langkah ini dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pertambangan sekaligus mencari solusi atas berbagai persoalan yang muncul di lapangan.
Bupati Kendal, Dyah Kartika Permanasari, yang memimpin sidak menegaskan, sektor pertambangan tetap memiliki kontribusi penting bagi daerah melalui penerimaan pajak MBLB.
Menurutnya, pemerintah daerah tidak melarang keberadaan perusahaan tambang selama seluruh perizinan, syarat, dan ketentuan yang berlaku telah dipenuhi. Ia menilai sektor tersebut masih dibutuhkan untuk mendukung pembangunan daerah melalui kontribusi pendapatan asli daerah.
“Tapi, seluruh aktivitas tambang harus berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak merugikan masyarakat. Harapannya dengan kolaborasi ini bisa menyelesaikan persoalan khususnya tambang,” ujar Bupati.
Pada kesempatan itu, dirinya juga meminta seluruh anggota satgas mengedepankan pendekatan persuasif dalam menjalankan tugas pengawasan.
Bupati menekankan, meski penegakan aturan harus dilakukan secara tegas, penyelesaian permasalahan di lapangan tetap harus mengutamakan aspek kemanusiaan dan dialog dengan berbagai pihak.
“Kita kawal untuk mewujudkan solusi dan Kendal yang kondusif. Kita memang harus tegas tetapi saat jalankan tugas di lapangan kedepankan humanis dan menyelesaikan pokok permasalahan,” tandasnya.
Beberapa titik jalan yang menjadi sasaran sidak antara lain wilayah Kaliwungu di perbatasan Kabupaten Kendal dengan Kota Semarang, Jalan Arteri Kaliwungu, ruas jalan arteri di wilayah Weleri, serta tambang galian C di Dusun Pakis Desa Sidomukti, Kecamatan Weleri.
Ketua Satgas MBLB Kabupaten Kendal, Benny Karnadi mengatakan, kritikan masyarakat yang muncul melalui media sosial diterima sebagai masukan positif bagi pemerintah daerah.
Bahkan, Wakil Bupati Kendal itu menyebut, unggahan viral yang menampilkan editan foto dirinya bersama Bupati Kendal bersimbah lumpur dinilai sebagai bentuk kontrol sosial yang perlu disikapi secara terbuka.
“Kami menyikapi positif kritik yang muncul di media sosial. Di era digital ini, kontrol publik melalui media sosial menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kinerja kami,” ujar Benny.
Ia mentegaskan, Satgas MBLB tidak hanya fokus pada legalitas usaha tambang dan kesesuaian peruntukan lahan, tetapi juga akan menindak berbagai pelanggaran operasional di lapangan.
Menurut Benny, salah satu prioritas pengawasan adalah penertiban dump truk bertonase besar yang melintas di jalan dengan kelas yang tidak sesuai kapasitasnya.
“Kami akan menindak tegas, termasuk penilangan bagi truk yang melanggar kapasitas jalan dan merugikan masyarakat. Dinas Perhubungan Kabupaten Kendal memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum ini,” tegasnya.(HS)
