HALO KENDAL – Turunnya harga telur ayam sejak lebaran Idulfitri lalu hingga sekarang, dikeluhkan para peternak yang tergabung dalam Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kabupaten Kendal.
Mereka mengaku, saat harga telur ayam turun, namun biaya produksi justru mengalami kenaikan. Hal itu dinilai terjadi akibat naiknya nilai tukar dolar terhadap rupiah.
Ketua KPUS Kendal, Suwardi mengatakan, saat ini harga telur di tingkat peternak berkisar Rp 22.000 per kilogram. Angka tersebut jauh di bawah harga acuan pemerintah dan tidak sebanding dengan biaya produksi yang terus meningkat.
“Sejak Idulfitri harga telur di kandang hanya sekitar Rp 22 ribu per kilogram. Sementara sebagian besar bahan baku pakan masih mengandalkan impor sehingga kenaikan dolar sangat berpengaruh terhadap biaya produksi kami,” ungkapnya kepada awak media, Jumat (5/6/2026).
Suwardi yang juga Anggota DPRD Kendal mengungkapkan, sepanjang Mei 2026 harga pakan telah mengalami kenaikan hingga tiga kali.
Di sisi lain, produksi telur nasional mengalami kelebihan pasokan (over supply) yang diperkirakan mencapai 10 persen sehingga semakin menekan harga di tingkat peternak.
“Harga telur terus telur terpuruk. Kita sudah over supply sampai 10 persen,” jelas Suwardi.
Dirinya menambahkan, para peternak juga ikut menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum memberikan dampak signifikan terhadap penyerapan telur dari peternak lokal.
“Sebagian pengelola MBG masih melakukan pembelian telur berdasarkan mekanisme pasar sehingga harga yang diterima peternak tetap rendah,” imbuh Suwardi.
Padahal, lanjutnya, pembayaran kepada pengelola MBG oleh Badan Gizi Nasional (BGN) telah mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Karena itu, para peternak berharap pembelian telur untuk kebutuhan MBG juga mengikuti Harga Acuan Pembelian (HAP) Pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2024, yakni sebesar Rp 25.000 hingga Rp 26.500 per kilogram di tingkat peternak.
“Kami berharap ada ketegasan dari BGN agar pengelola MBG membeli telur sesuai harga acuan pemerintah. Jangan sampai peternak terus ditekan dengan harga rendah sementara pembayaran program tetap mengacu pada harga pemerintah,” tandas Suwardi.
Kondisi tersebut, menurutnya, telah memicu aksi protes peternak di sejumlah daerah, termasuk di Jawa Timur. KPUS Jawa Tengah pun mempertimbangkan langkah serupa apabila tidak ada solusi konkret dari pemerintah.
“Apabila kondisi harga telur terus berada di bawah biaya produksi dan tidak ada upaya penyerapan kelebihan pasokan, banyak usaha peternakan rakyat terancam bangkrut. Dampaknya tidak hanya dirasakan peternak, tetapi juga berpotensi meningkatkan angka pengangguran karena sektor peternakan unggas merupakan salah satu penyerap tenaga kerja yang cukup besar,” beber Suwardi.
Suwardi juga berharap Pemprov Jawa Tengah maupun Pemkab Kendal dapat memfasilitasi dan memberikan solusi yang berpihak kepada peternak.(HS)
