HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersiap memasukkan pendidikan perkoperasian ke dalam kurikulum sekolah mulai jenjang SD, SMP, hingga SMA. Program tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada tahun ajaran 2026/2027 sebagai upaya menanamkan semangat ekonomi kerakyatan dan gotong royong sejak dini kepada para pelajar.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengatakan rancangan insersi kurikulum perkoperasian saat ini telah rampung disusun dan siap diimplementasikan.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian penting untuk memperkuat pemahaman generasi muda tentang koperasi sebagai fondasi ekonomi kerakyatan.
“Sekarang provinsi sudah menyiapkan kurikulum dan saya ingin segera dilaksanakan mulai pendidikan dasar,” kata Ahmad Luthfi saat menerima laporan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah di kantornya, Rabu (20/5/2026).
Ia menilai pendidikan koperasi di sekolah juga sejalan dengan program nasional yang digagas Presiden terkait pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Melalui pendidikan sejak dini, pemerintah berharap masyarakat semakin memahami konsep koperasi, semangat gotong royong, hingga pentingnya membangun kesejahteraan bersama.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Eddy Sulistiyo Bramianto, menjelaskan rancangan kurikulum tersebut telah disampaikan kepada dan kini memasuki tahap finalisasi implementasi.
Dalam waktu dekat, pihaknya juga dijadwalkan bertemu dengan Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen untuk membahas teknis pelaksanaan di sekolah.
“Kita targetkan tahun ajaran baru besok sudah bisa masuk. Tadi Pak Gubernur juga sudah siap meluncurkan pada awal Juni. Besok saya bertemu Kepala Badan Kebijakan Kemendikdasmen, sehingga kami bekerja secara berkelanjutan,” ujar Bramianto.
Ia menjelaskan materi perkoperasian akan diberikan secara bertahap sesuai jenjang pendidikan.
Pada tingkat sekolah dasar, siswa akan dikenalkan pada konsep dasar koperasi dan semangat gotong royong. Sementara di jenjang SMP, materi mulai masuk pada pemahaman struktur organisasi koperasi, tugas, serta fungsi pengelolaannya.
Adapun di tingkat SMA, siswa akan dikenalkan pada kewirausahaan berbasis koperasi dan praktik ekonomi kerakyatan.
“Jadi kurikulum ini agar anak-anak kita bisa mengenal sistem ekonomi kerakyatan, bergotong-royong, bekerja sama dan ending-nya kesejahteraan bersama,” jelasnya.
Untuk mematangkan kurikulum tersebut, Pemprov Jateng sebelumnya juga telah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Finalisasi Insersi Kurikulum Pendidikan Perkoperasian di Balai Pelatihan Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Kota Semarang, pada 5–7 Mei 2026.
FGD itu melibatkan berbagai unsur, mulai dari Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Dinas Pendidikan Jateng, Dinas Pendidikan Kota Semarang, tim ahli Dinas Koperasi dan UKM, hingga praktisi gerakan koperasi.
Menurut Bramianto, pelibatan banyak pihak dilakukan agar materi yang disusun benar-benar relevan dengan kebutuhan pendidikan dan kondisi di lapangan.
“Rancangan ini sudah kami awali sejak Oktober 2025, jadi sudah enam bulan kami bekerja. Tanggal 5–7 Mei kemarin kami mengumpulkan perwakilan guru untuk membahas materi yang kami siapkan dan responsnya luar biasa,” katanya.(HS)
