HALO SURAKARTA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati memberikan penekanan keras kepada Badan Pusat Statistik (BPS), terkait pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, yang berlangsung mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026.
Ia mengingatkan agar BPS menjamin integritas data, dan tidak terjebak dalam upaya manipulasi informasi demi pencitraan pemerintah semata.
“Data ini harus akurat, harus valid sesuai fakta, jangan karena pesanan, jangan karena ingin membuat seolah-olah kita baik-baik saja, ini justru bahaya. Jadi kalau BPS sampai kemudian hanya menyatakan biar nampak baik-baik saja, ini bahaya,” tegasnya usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, data yang tidak akurat akan berdampak fatal pada perencanaan negara.
Hal itu karena data merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
“Kebijakan yang nanti akan kita buat bersama antara pemerintah dan DPR, tentu itu akan menjadi blunder, tidak tepat sesuai fakta,” kata dia, seperti dirilis dpr.go.id.
Kemudian, dia juga menyoroti pentingnya edukasi kepada masyarakat, sebagai responden agar memberikan informasi yang jujur.
Ia meminta masyarakat tidak perlu ragu memberikan data yang benar karena khawatir akan dikaitkan dengan kebijakan perpajakan.
“Mereka (masyarakat) diminta memberikan data yang benar. Tidak perlu kemudian ragu bahwa data itu akan berkaitan nanti pajaknya besar dan yang lain sebagainya. Karena data ini akan menjadi cerminan bagaimana perekonomian di wilayah Indonesia, bagaimana UMKM dan yang lain sebagainya. Nah, kesadaran itu perlu dibangun,” ungkap Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Selain validitas, mekanisme perekrutan dan kapasitas tenaga lapangan baru yang dilibatkan dalam Sensus Ekonomi 2026 juga perlu diperhatikan.
Ia mendesak BPS untuk memberikan pembekalan yang mumpuni, terutama dalam hal etika komunikasi pada petugas sensus, saat mendatangi masyarakat agar tidak menimbulkan resistensi.
“Bagaimana mereka juga menguatkan tenaga yang direkrut itu dengan kapasitas yang sesuai kebutuhan. (Misalnya) hal sederhana, untuk bisa kulo nuwun, menyapa itu bagaimana? Coba datang (bawa) surat dengan geleleng begitu. Orang enggan juga kasih data. Tapi kalau kita nyuwun sewu bu kita mau cari data, termasuk persyaratan untuk menunjukkan surat tugas, menunjukkan identitas resmi dan jangan ditakuti-takuti, tapi lebih kepada pendekatannya seperti apa?” tambahnya.
========================-
Sementara itu dalam kunjungan kerja spesifik Bidang Statistik ke Kota Surakarta, Komisi X DPR RI mengevaluasi kinerja Badan Pusat Statistik (BPS) di daerah, khususnya melalui implementasi program Kelurahan Cinta Statistik (Cantik), yang bertujuan mewujudkan kemitraan penyediaan data hingga tingkat desa/kelurahan.
“Ini kali pertama di dalam kunjungan kita yang langsung menuju ke kelurahan. Mengapa kita memilih kelurahan ini (untuk berkunjung)? Karena Kelurahan Sumber di wilayah Surakarta ini sudah menerapkan (Program) Kelurahan Cantik. Cantik itu artinya adalah Cinta Statistik,” kata MY Esti, yang memimpin rombongan.
Dalam evaluasi tersebut, terungkap bahwa inovasi statistik di tingkat lokal telah berkembang pesat.
Salah satu contoh nyata adalah Kecamatan Banjarsari yang kini telah memiliki aplikasi digital bernama Mbak Sri Cantik (Masyarakat Banjarsari Cinta Statistik).
Aplikasi ini berfungsi sebagai basis data digital yang menyimpan informasi krusial terkait angka kemiskinan, prevalensi stunting, hingga pemetaan fasilitas umum.
Hebatnya, Aplikasi Mbak Sri Cantik ini dilengkapi dengan fitur navigasi yang mampu mencari lokasi alamat warga secara presisi, yang menyerupai layanan Google Maps milik Alphabet Inc.
Selain penguatan data, terdapat pula aplikasi Mbak Sri Antar, sebuah layanan pengantaran berkas dokumen kependudukan langsung ke rumah pemohon, yang mempermudah akses pelayanan publik bagi warga.
Terkait efektivitas data mikro tersebut, Esti mengungkapkan kekagumannya terhadap detail informasi yang dihasilkan.
Menurutnya, melalui Program Kelurahan Cantik ini bisa didapatkan informasi yang diyakini kebenarannya yang bersifat valid secara mikro.
“Bahkan bisa kita lihat peta ketika kemudian bicara soal mereka yang mendapatkan Makan Bergizi Gratis, langsung bisa dilihat di mana saja (distribusinya). Lalu bisa dilihat mana saja yang ibu hamil, mana yang stunting. Itu bisa kita lihat, termasuk di titik kemiskinan,” ungkap MY Esti.
Melalui implementasi program Kelurahan Cantik, pemerintah diharapkan dapat lebih efektif dalam menyalurkan intervensi peningkatan kualitas hidup masyarakat, baik di sektor pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi, berkat ketersediaan data yang terintegrasi.
Komisi X memproyeksikan bahwa perluasan jangkauan kelurahan yang dibina secara kolaboratif oleh BPS dan perguruan tinggi akan memperkuat basis data nasional secara signifikan.
Menariknya, penguatan validitas dan akurasi data ini dapat dicapai secara efisien melalui pemberdayaan unsur lokal seperti Dasawisma dan Linmas, sehingga data mikro yang dihasilkan benar-benar akurat untuk menjadi landasan pelaksanaan program pembangunan di setiap wilayah.
“Kita menggambarkan jika semakin banyak desa, kelurahan yang kemudian menjadi Kelurahan Cantik dan kemudian dibina dengan baik, dari perguruan tinggi maupun juga mendapatkan masukan dari BPS begitu, dan memang tidak perlu menggunakan anggaran banyak karena adanya keterlibatan dari Dasawisma, kemudian juga dari Linmas, itu kemudian semakin luas juga data-data yang kita peroleh ini menjadi data-data yang valid, yang betul-betul kita yakin bisa kita gunakan untuk menurunkan program di wilayah-wilayah tersebut,” tambahnya.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan, Komisi X saat ini juga tengah mengkaji peluang untuk memasukkan poin-poin penguatan statistik daerah ke dalam agenda revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
Hal ini dianggap krusial agar sistem statistik nasional lebih responsif terhadap kebutuhan pembangunan yang terukur dan berkelanjutan. (HS-08)
