PAGI ini di kawasan Ngaliyan belum sepenuhnya hilang dari ingatan ketika suara benturan kembali terdengar di ruas Jalan Prof Dr Hamka. Bukan suara yang asing. Warga sekitar sudah hafal betul pola bunyinya: teriakan panik, lalu dentuman yang membuat jantung ikut berdebar.
Jumat (10/4/2026) lalu, tanjakan (atau lebih tepatnya turunan) Silayur kembali mencatatkan tragedi. Kecelakaan beruntun terjadi lagi. Kali ini tidak ada korban jiwa, sebuah kabar yang layak disyukuri. Namun, rasa syukur itu sering datang dengan nada getir.
Silayur bukan sekadar tanjakan. Ia sudah naik level menjadi legenda urban versi jalan raya. Penegndara yang baru pertama melintas biasanya akan diberi pesan khusus, setara dengan wejangan sebelum naik gunung. “Hati-hati di Silayur,” begitu kira-kira.
Bagi warga sekitar, Silayur adalah kombinasi antara rutinitas dan kecemasan. Tidak setiap hari ada kecelakaan, tetapi setiap hari ada potensi. Dan potensi itu cukup untuk membuat orang menoleh setiap kali mendengar suara rem panjang. Apalagi, pemerintah seakan tak tegas dalam larangan bagi truk besar untuk melintas di jalur tersebut.
Masalahnya sederhana, setidaknya di atas kertas: kontur jalan yang curam, ditambah kendaraan berat yang melintas, menciptakan risiko tinggi. Dalam ilmu lalu lintas, ini bukan hal baru. Dalam praktik kebijakan, ini sering jadi cerita lama yang belum selesai.
Pemerintah Kota Kota Semarang sebenarnya bukan tidak tahu. Pada awal Desember 2025, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti pernah menyampaikan bahwa pelandaian tanjakan Silayur membutuhkan anggaran sekitar Rp 50 miliar hingga Rp 60 miliar.
Angka itu terdengar besar. Dan memang besar, terutama jika dilihat dari saku di kantong warga.
Solusi yang kemudian muncul adalah mengajukan bantuan ke pemerintah pusat. Di titik ini, persoalan mulai terasa lebih luas dari sekadar kemiringan jalan. Ini soal prioritas.
Politik anggaran, istilah yang terdengar serius, sebenarnya sederhana: uang dialokasikan ke mana dulu. Ketika satu masalah terus berulang, publik akan bertanya, “Kenapa belum juga jadi prioritas?”
Apalagi jika kasus kecelakaan sudah terjadi berkali-kali. Setiap insiden seperti mengetuk pintu yang sama, berharap ada jawaban baru. Sayangnya, pintu itu sering dibuka dengan kalimat lama: anggaran terbatas.
Padahal, dalam kehidupan sehari-hari, manusia juga punya keterbatasan. Bedanya, ketika kompor bocor di rumah, orang cenderung memperbaiki dulu sebelum membeli televisi baru.
Logika sederhana ini kadang terasa rumit ketika masuk ke ruang kebijakan, apalagi jika politik anggaran mungkin tidak pernah diarahkan ke sana.
Silayur seolah menjadi tempat ujian bagi konsep “nanti dulu”. Nanti diperbaiki. Nanti dianggarkan. Nanti diajukan. Nanti dibahas.
Masalahnya, kecelakaan tidak mengenal kata nanti.
Ia datang tanpa undangan, tanpa menunggu rapat selesai.
Dan setiap kali terjadi, selalu ada pola yang sama: evakuasi, pernyataan, lalu perlahan menghilang dari perhatian publik. Hingga suatu hari, suara rem panjang itu kembali terdengar.
Siklus ini terasa seperti episode berulang yang tidak pernah benar-benar selesai.
Ada ironi yang sulit dihindari. Di satu sisi, kota terus berkembang. Proyek berjalan, kawasan baru bermunculan, dan berbagai program diperkenalkan. Di sisi lain, satu titik jalan terus menjadi sumber kekhawatiran.
Silayur seperti pengingat bahwa kemajuan tidak selalu merata. Ada bagian kota yang berlari, ada yang masih berusaha berdiri tegak di tanjakan.
Atau dalam hal ini, bertahan di turunan.
Sebagian orang mungkin akan mengatakan, Rp 60 miliar memang bukan angka kecil. Itu benar. Namun, pertanyaan berikutnya adalah: berapa biaya yang sudah “dibayar” dalam bentuk kecemasan warga, kerugian materi, dan risiko nyawa?
Angka-angka ini jarang masuk dalam laporan keuangan, tetapi dampaknya nyata.
Setiap kecelakaan bukan sekadar statistik. Ada sopir yang panik, ada kendaraan rusak, ada keluarga yang menunggu kabar. Bahkan ketika tidak ada korban jiwa, efeknya tetap terasa.
Dan yang paling berat, ada rasa waswas warga yang terus hidup.
Jadi, pertanyaannya kembali ke judul: politik anggaran berpihak ke mana?
Jika jawabannya masih berputar di meja rapat, mungkin sudah saatnya Wali Kota Semarang, Ibu Agustina Wilujeng yang terhormat untuk turun ke jalan. Karena di Silayur, waktu tidak berjalan pelan.
Ia meluncur. Dan kadang, tanpa rem.(Tulisan ini disempurnakan oleh AI-HS)
