HALO PEMALANG – Banjir rob atau naiknya air laut ke darat di Kabupaten Pekalongan, tak terlepas dari penurunan tanah di kawasan pesisir. Bahkan penurunan tanah tersebut, mencapai rata-rata 12 sentimeter per tahun.
Penurunan permukaan tanah atau land subsidence ini, kembali mengemuka ketika Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro menerima audiensi tim Badan Otoritas Pengelola Pantura Jawa (BPOPPJ), di ruang Gadri Kantor Bupati.
Audiensi tersebut membahas rencana pembangunan pengamanan pantai, guna mengatasi banjir dan rob di wilayah Kabupaten Pemalang.
Dalam pertemuan itu, Anom mengungkapkan bahwa wilayah pesisir Pemalang mengalami penurunan tanah yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
“Sampai hari ini, sejak tahun 2017, penurunan tanah yang terjadi kurang lebih antara 150 cm. hingga 160 cm. Jadi pertahunnya sekitar 12 sentimeter,” kata dia, seperti dirilis pemalangkab.go.id.
Selanjutnya Bupati berharap, rencana penanganan yang disusun dapat memberikan dampak positif, khususnya bagi masyarakat yang terdampak banjir dan rob.
“Kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan penanganan ini bisa menghidupkan kembali perekonomian masyarakat yang terdampak,” kata Anom.
Terkait wilayah kerja BPOPPJ yang tidak hanya terbatas di Kabupaten Pemalang saja melainkan mencakup seluruh kawasan Pantai Utara Jawa yang memiliki nilai ekonomis tinggi, Bupati kembali berharap upaya penanganan dapat berjalan lancar.
“Kami paham tanggung jawab BPOPPJ sangat luas di sepanjang Pantura. Semoga tugas ini dimudahkan sehingga berbagai kendala dapat kita atasi bersama,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Deputi Bidang Pengelolaan Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur BPOPPJ, Agus Andriyanto, menyampaikan bahwa program penanganan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden.
Ia menjelaskan, terdapat beberapa metode yang akan diterapkan dalam penanganan banjir dan rob, diantaranya pembangunan tanggul laut, penggunaan metode hibrida seperti hosogai, serta pendekatan berbasis alam atau nature-based solutions.
“Selain itu, kami juga akan membangun danau retensi. Ini sebagai alternatif karena penyediaan lahan luas di darat membutuhkan biaya yang sangat besar,” jelas Agus.
Melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan BPOPPJ, harapannya, upaya pengamanan pantai di Kabupaten Pemalang dapat segera terealisasi dan mampu mengurangi risiko banjir serta rob yang selama ini merugikan masyarakat pesisir. (HS-08)
