HALO SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mencari cara untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu langkah yang kini digenjot adalah mengoptimalkan aset-aset daerah yang selama ini belum produktif atau masih “menganggur”.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, mengungkapkan bahwa ke depan pengelolaan aset idle akan dilakukan dengan pendekatan baru yang lebih terpusat dan agresif.
“Kami ingin pengelolaan aset ini lebih cepat dan efektif. Salah satu skemanya, pemasaran aset akan diserahkan ke Bapenda,” ujarnya usai menghadiri kunjungan kerja Komisi II DPR di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu (1/4/2026).
Kebijakan ini merupakan inisiasi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, yang menilai potensi aset daerah belum dimanfaatkan secara maksimal akibat pola pengelolaan yang tersebar di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selama ini, banyak aset milik Pemprov Jateng berada di berbagai kabupaten/kota, namun pengelolaannya tetap dilakukan oleh OPD yang berkantor di Semarang. Kondisi ini dinilai menjadi hambatan dalam mempercepat pemanfaatan aset.
“Contohnya, aset ada di Cilacap atau Rembang, tapi yang mengelola di Semarang. Ini membuat prosesnya kurang optimal,” jelas Sumarno.
Melalui skema baru, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan berperan sebagai “ujung tombak” pemasaran aset. Dengan jaringan kantor yang tersebar di 35 kabupaten/kota, Bapenda dinilai lebih dekat dengan potensi pasar di daerah.
“Nanti Bapenda yang jadi marketing-nya. Mau disewakan atau dikerjasamakan, mereka yang akan memasarkan,” katanya.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat pemanfaatan aset-aset yang selama ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Meski kontribusinya tidak sebesar sektor pajak, aset idle tetap dinilai memiliki potensi ekonomi yang bisa dioptimalkan.
Sumarno menegaskan, aset yang dibiarkan menganggur justru menjadi beban, sehingga harus segera diubah menjadi sumber pendapatan.
“Kita ingin aset-aset yang selama ini belum produktif bisa memberi nilai tambah bagi daerah,” tegasnya.
Dengan pendekatan baru yang lebih terintegrasi dan berbasis jaringan daerah, Pemprov Jateng optimistis optimalisasi aset dapat berjalan lebih cepat dan berdampak nyata bagi peningkatan PAD.(HS)
