HALO KUDUS – Pemerintah Kabupaten Kudus mencatat tren positif pada berbagai indikator pembangunan, mulai dari penurunan angka kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), hingga penurunan prevalensi stunting.
Hal itu disampaikan Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris saat memimpin Rapat Pimpinan Pemerintah Kabupaten Kudus di Pendapa Belakang Kabupaten Kudus, Senin (23/2/2026), dengan agenda utama evaluasi satu tahun kepemimpinan bersama Wakil Bupati Kudus sekaligus menyusun arah penguatan program pembangunan ke depan.
“Data pemerintah menunjukkan angka kemiskinan berhasil ditekan dari 7,23 persen menjadi 6,59 persen. Sementara IPM meningkat dari 77,21 menjadi 77,94. Di sektor kesehatan, angka stunting juga turun dari 4,03 persen menjadi 3,75 persen,” bebernya.
Bupati menegaskan, capaian tersebut menjadi bukti, visi pembangunan menuju masyarakat Kudus yang sejahtera, harmonis dan religius mulai menunjukkan hasil nyata.
“Sepanjang 2025, pemerintah daerah berhasil merealisasikan seluruh program unggulan kepala daerah secara penuh. Dari 20 program unggulan yang kami canangkan, semua berhasil terealisasi,” tandasnya.
Bupati menyebut, total anggaran program unggulan mencapai Rp 429,65 miliar dengan realisasi Rp 406,77 miliar atau sekitar 94,68 persen.
“Program tersebut melibatkan 14 organisasi perangkat daerah dengan fokus pada perlindungan sosial, penguatan ekonomi rakyat, kesehatan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur lingkungan,” jelasnya.
Sejumlah program yang langsung dirasakan masyarakat antara lain layanan berobat gratis melalui skema Universal Health Coverage (UHC) bersama BPJS Kesehatan serta perlindungan pekerja rentan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, pemerintah daerah juga menjalankan program bedah rumah warga miskin, santunan kematian, ambulans gratis 24 jam, hingga pemberian tunjangan bagi guru swasta dan madrasah diniyah sebesar Rp 1 juta per bulan.
Program lain yang turut menjadi perhatian masyarakat yakni bantuan modal UMKM, beasiswa pendidikan, token listrik gratis untuk rumah ibadah, perbaikan lampu jalan, hingga percepatan tambal jalan berlubang.
Mayoritas indikator pembangunan daerah tahun 2025 disebut telah tercapai atau berpotensi tercapai, terutama pada sektor kesejahteraan rakyat, pendidikan dan kesehatan.
“Indeks infrastruktur meningkat signifikan dari 55,14 persen pada 2024 menjadi 66,02 persen pada 2025,” tambahnya.
Namun demikian, pemerintah daerah mengakui masih terdapat sejumlah indikator yang belum optimal, terutama Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Perlambatan sektor manufaktur serta meningkatnya jumlah angkatan kerja menjadi faktor utama. Pemerintah menilai perlu langkah strategis melalui penciptaan peluang usaha baru, penguatan UMKM serta pengembangan ekonomi kreatif.
Dandangan dan Sampah Jadi Sorotan
Dalam rapat pimpinan juga mengevaluasi pelaksanaan tradisi tahunan Dandangan 2026 yang berlangsung pada 9–18 Februari kemarin.
Kegiatan tersebut dinilai sukses meningkatkan partisipasi masyarakat sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Meski demikian, sejumlah aspek masih perlu pembenahan, mulai dari penataan lapak pedagang, komunikasi panitia, sistem keamanan hingga kebersihan kawasan.
Persoalan pengelolaan sampah menjadi perhatian utama pemerintah daerah. Peningkatan volume sampah dinilai belum sebanding dengan kapasitas tempat penampungan sementara (TPS) maupun tempat prosesan akhir (TPA), sementara kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumber masih rendah.
Selain itu, sejumlah pekerjaan rumah juga disoroti, seperti kondisi jalan dan drainase yang belum merata, tingginya kasus TBC (tuberkulosis) dan penyakit paru, lambatnya pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga risiko banjir dan longsor akibat curah hujan tinggi.
Program pembangunan sumur resapan yang telah berjalan akan diperkuat melalui pengawasan perizinan bangunan serta peningkatan sosialisasi kepada masyarakat.
Memasuki tahun 2026, pemerintah daerah menghadapi tantangan serius berupa potensi penurunan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang berdampak pada kapasitas fiskal pembangunan.
Sebagai langkah antisipasi, pemerintah menyiapkan sejumlah strategi, di antaranya reprioritasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk pembangunan infrastruktur strategis, efisiensi belanja nonprioritas, percepatan lelang proyek sejak awal tahun, digitalisasi pelayanan perizinan, serta optimalisasi pajak dan retribusi daerah.
Secara umum, tahun pertama kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kudus Sam’ani Intakoris dan Bellinda Putri Sabrina Birton menunjukkan progres positif.
Pemerintah menegaskan fokus kerja ke depan diarahkan pada percepatan pelayanan publik, penanganan sampah, kesehatan masyarakat, mitigasi bencana, serta pembangunan yang berdampak langsung bagi warga.(HS)
