HALO JEPARA – Bupati Jepara H Witiarso Utomo bersama Anggota Komisi VIII DPR RI H Abdul Wachid, ke rumah seorang anak disabilitas di Desa Kaligarang, Kecamatan Keling, Minggu (8/2/2026) untuk memberikan beragam bantuan dan mengusahakan agar keluarga prasejahtera tersebut dapat mendiri.
Anak yang dikunjungi adalah Muhammad Rifky Septian (9 tahun), yang mengalami disabilitas sejak usia satu bulan akibat demam tinggi.
Rifky diketahui telah mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah kabupaten sejak usia dini, termasuk bantuan kursi roda khusus dan Kartu Jateng Sejahtera.
“Kita tidak ingin keluarganya hanya terus-menerus mengharap bantuan. Tujuan kita ada dua, yang pertama memastikan penanganan kesehatan dan gizinya optimal agar perkembangannya maksimal. Kedua, membuat keluarga ini mandiri secara ekonomi,” kata Abdul Wachid, seperti dirilis jepara.go.id.
Ia menguraikan langkah konkret yang akan segera diambil. Pertama, Dinas Kesehatan (Dinkes) akan diminta untuk melakukan pendampingan khusus terkait gizi dan terapi bagi Rifky.
Kedua, untuk pemberdayaan ekonomi, keluarga akan dibantu dengan modal usaha.
“Istrinya (ibu Rifky) akan kita bantu untuk berjualan toko kelontong kecil di sini. Suaminya yang bekerja cuci motor juga akan kita dukung,” kata Wachid.
Abdul Wachid juga menambahkan akan memberikan bantuan berupa sebuah toko untuk usaha tersebut.
Kunjungan ini langsung ditindaklanjuti dengan komitmen bantuan dari berbagai pihak, dari Abdul Wachid bantuan toko untuk usaha kelontong dan pendampingan pemberdayaan, kemudian dari Sentra Margo Laras, bantuan senilai Rp 4.000.000 berupa kebutuhan dasar dan tambahan modal usaha untuk usaha cucian motor.
Dari Baznas Kabupaten Jepara Bantuan tunai Rp 1.000.000 untuk pengobatan, serta komitmen bantuan berkelanjutan setiap bulannya.
Dari Palang Merah Indonesia (PMI) Bantuan pampers dan susu formula, dari Dinsospermasdes Kabupaten Jepara Bantuan logistik, bantuan juga dari Raja Salman senilai Rp1 juta.
Kunjungan ini menegaskan pendekatan baru dalam penanganan keluarga disabilitas, yang tidak hanya berhenti pada bantuan sosial, tetapi juga berupaya membangun kemandirian melalui sinergi lintas sektor antara Pemerintah Pusat, daerah, legislatif, dan lembaga sosial. (HS-08)
