in

Hadiri Temu Tokoh Lintas Agama di Maluku, Menag Tekankan Kurikulum Cinta untuk Harmoni Umat

Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, saat memberikan arahan pada Temu Tokoh Lintas Agama Provinsi Maluku, yang mengusung tema “Ekoteologi dan Kurikulum Cinta”, beberapa waktu lalu. (Foto : kemenag.go.id)

 

HALO SEMARANG – Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar menekankan pentingnya implementasi kurikulum cinta, sebagai pendekatan pendidikan nilai, yang mampu menumbuhkan sikap saling menghargai, toleransi, dan kepedulian sosial sejak dini.

Hal itu disampaikan Menteri Agama RI, Nasaruddin Umar, saat memberikan arahan pada Temu Tokoh Lintas Agama Provinsi Maluku, yang mengusung tema “Ekoteologi dan Kurikulum Cinta”, beberapa waktu lalu.

Kegiatan ini dihadiri para tokoh agama, tokoh masyarakat, perwakilan berbagai organisasi keagamaan, serta masyarakat lintas agama sebagai wujud komitmen bersama dalam menjaga persatuan dan harmoni sosial di tengah keberagaman di Maluku.

Menurutnya, kurikulum cinta harus dihadirkan tidak hanya di ruang kelas, tetapi juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama di tengah masyarakat yang majemuk seperti Maluku.

“Seharusnya lebih mudah bagi kita menemukan persamaan dan titik temu dari keragaman agama kita, daripada perbedaannya. Karena pada dasarnya semua agama itu mengajarkan tentang cinta,” ujar Menag, baru-baru ini, seperti dirilis kemenag.go.id.

Menag juga mengumpamakan agama seperti energi nuklir yang memiliki potensi kekuatan luar biasa.

Jika dikelola dengan bijak, agama akan menjadi sumber kedamaian dan kesejahteraan.

Namun sebaliknya, jika disalahpahami, agama juga dapat memicu konflik yang merugikan banyak pihak.

“Agama itu seperti nuklir, bisa menjadi kekuatan positif yang luar biasa. Namun jika salah, bisa jadi kekuatan yang negatif yang dahsyat pula, itulah agama,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Menteri Agama mengajak seluruh peserta untuk terus memupuk rasa persaudaraan lintas iman. Ia menegaskan bahwa nilai persaudaraan tidak boleh dibatasi oleh sekat-sekat perbedaan agama semata, melainkan harus dibangun atas dasar kemanusiaan dan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

“Untuk itu, marilah kita terus memupuk persaudaraan. Karena dijelaskan dalam ayat Qur’an itu setiap yang beriman adalah bersaudara, bukan satu agama saja,” tegas Menag.

Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Yamin, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum strategis bagi masyarakat Maluku untuk terus memperkuat kerukunan antarumat beragama yang selama ini telah terjaga dengan baik. Menurutnya, keragaman yang ada di Maluku justru menjadi kekayaan sosial yang harus dirawat bersama.

“Provinsi Maluku adalah miniatur Indonesia, dengan beragam agama dan budaya. Oleh karena itu, temu tokoh lintas agama ini menjadi momentum untuk memupuk kebersamaan dan kerukunan masyarakat di Bumi Raja-Raja ini,” kata Yamin.

Pada kegiatan ini Menag turut menandatangani 6 plakat peresmian Masjid Ashabul Yamin Kanwil Kemenag Provinsi Maluku, Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu Kankemenag Kota Ambon, Gedung Kankemenag Kota Tual, Gedung Ruang Kelas MTsN 3 Maluku Tenggara, Gedung Ruang Kelas MIN 2 Maluku Tenggara, serta plakat peresmian Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Leihitu.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para tokoh agama dapat menjadi agen perdamaian di tengah masyarakat, menyebarkan pesan-pesan cinta kasih, toleransi, serta kepedulian terhadap lingkungan hidup sesuai dengan semangat ekoteologi dan kurikulum cinta.

Temu tokoh lintas agama ini juga menjadi wadah konsolidasi untuk memperkuat sinergi antarumat beragama dalam menjaga stabilitas sosial dan persatuan bangsa, khususnya di Provinsi Maluku.

Turut hadir dalam acara Staf Ahli Menteri Agama Andi Salman Manggalatung, Asisten II Setda Maluku Kasrul Selang, Wakil Ketua DPRD Maluku Benhur George Watubun, Kapolda Maluku Dadang Hartanto, Kepala Kanwil Kemenag Maluku Yamin, Wali Kota Ambon Bodewin Wattimena, Rektor UIN A.M. Sangadji Ambon Abidin Wakano, dan Rektor IAKN Ambon Yance Z. Rumahuru. (HS-08)

 

 

 

PSIS Dipermalukan Deltras FC di Kandang

Sertifikat Tanpa Peta Bidang Dinilai Rawan, Komisi II DPR RI Ingatkan Ancaman Konflik dan Kerugian Ekonomi