HALO SEMARANG – Negara yang kuat bukan hanya yang lantang bersuara, tetapi yang paling terasa kehadirannya di tengah masyarakat. Bukan lewat gedung megah atau pidato panjang, melainkan melalui kerja senyap yang langsung menyentuh kebutuhan warga.
Di Jawa Tengah, pendekatan itu kini diwujudkan melalui program Kecamatan Berdaya. Sebuah ikhtiar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memendekkan jarak antara kebijakan dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Dari balai kecamatan, lapangan desa, hingga ruang pelayanan sederhana, negara dihadirkan lebih dekat dan lebih bermakna.
Bagi Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kecamatan bukan sekadar batas administratif. Ia adalah simpul kehidupan warga, tempat mengurus hak, mencari perlindungan, mengembangkan potensi, sekaligus menaruh harapan akan masa depan yang lebih baik. Melalui Kecamatan Berdaya, pelayanan publik dirancang agar lebih membumi dan benar-benar dirasakan manfaatnya.
Sepanjang 2025, gagasan tersebut mulai bergerak nyata. Sebanyak 142 kecamatan di Jawa Tengah ditetapkan sebagai proyek percontohan Kecamatan Berdaya. Di wilayah-wilayah ini, layanan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, hingga ruang aktualisasi generasi muda mulai ditata dan dijalankan secara terintegrasi.
“Kecamatan Berdaya adalah jembatan layanan pemerintah ke 8.490 desa dan 576 kecamatan,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Jawa Tengah, Nadi Santoso, Senin (29/12/2025).
Melalui jembatan inilah, warga diharapkan dapat mengakses layanan negara tanpa merasa jauh atau terpinggirkan. Program Kecamatan Berdaya dibangun di atas empat pilar utama. Pertama, perlindungan perempuan dan anak melalui penguatan layanan serta pelatihan kader paralegal di tingkat kecamatan. Kedua, pemberdayaan pemuda lewat Kartu Zilenial dan penyediaan sport center sebagai ruang tumbuh generasi muda. Ketiga, perhatian khusus bagi lansia dan penyandang disabilitas. Keempat, penguatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
Di sektor kepemudaan, Kartu Zilenial menjadi salah satu instrumen unggulan. Hingga akhir 2025, lebih dari 12 ribu generasi milenial dan Gen Z telah memanfaatkan program ini. Mereka mengikuti pelatihan agribisnis, kewirausahaan, hingga penguatan keterampilan kerja. Di kecamatan, anak-anak muda tak lagi sekadar menjadi penonton pembangunan, melainkan disiapkan sebagai pelaku yang mandiri.
Sementara itu, pada pilar perlindungan perempuan dan anak, Pemprov Jateng menggandeng TP-PKK, BKOW, serta berbagai lembaga terkait. Ratusan kader paralegal dilatih agar kecamatan mampu menjadi garda terdepan dalam pendampingan korban kekerasan dan perundungan.
“Pelayanan harus paling dekat dengan masyarakat, terutama untuk kesejahteraan sosial, perlindungan anak, dan pemberdayaan perempuan,” tegas Nadi.
Kecamatan Berdaya juga dirancang tidak berjalan sendiri. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) dikonsolidasikan agar bergerak dalam satu arah. Rapat koordinasi tingkat provinsi dilakukan untuk memetakan peran masing-masing OPD hingga level kecamatan. Targetnya, mulai 2026 setiap OPD memiliki program yang jelas dan terukur di Kecamatan Berdaya.
Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Pemerintah kabupaten/kota didorong aktif, tidak hanya lewat kebijakan, tetapi juga penguatan kelembagaan dan dukungan OPD setempat. Perguruan tinggi pun dilibatkan melalui program KKN, agar gagasan akademik bersentuhan langsung dengan realitas sosial di kecamatan.
Ke depan, Pemprov Jawa Tengah menargetkan seluruh 576 kecamatan berstatus Kecamatan Berdaya pada 2026. Sebuah ambisi besar, namun berangkat dari keyakinan sederhana: negara harus hadir di tempat paling dekat dengan warganya.
Di Jawa Tengah, negara kini tak lagi hanya berbicara dari balik podium. Ia berjalan menyusuri kecamatan, mengetuk pintu-pintu desa, dan menyapa warganya melalui layanan nyata. Itulah makna Kecamatan Berdaya, ikhtiar menghadirkan negara yang lebih dekat, lebih peduli, dan lebih berdaya.(HS)
