DI Jawa Tengah, pembangunan kini tak lagi lahir semata dari ruang rapat birokrasi. Sepanjang 2025, gagasan-gagasan akademik keluar dari ruang kelas dan laboratorium, lalu turun langsung ke desa, pesisir, hingga wilayah rawan bencana. Melalui kolaborasi dengan 44 perguruan tinggi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka babak baru pembangunan, lebih ilmiah, lebih efisien, dan lebih dekat dengan kebutuhan warga.
Kolaborasi ini bukan sekadar jargon. Sepanjang 2025, Pemprov Jawa Tengah melibatkan 44 perguruan tinggi negeri dan swasta untuk mengawal langsung program-program strategis gubernur. Kampus hadir membawa kajian akademik, tenaga ahli, dan mahasiswa ke jantung persoalan daerah, dari rumah tidak layak huni hingga mitigasi bencana.
Inilah wajah baru pembangunan Jawa Tengah: pemerintah berbagi peran, kampus turun tangan. Di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, kerja sama lintas sektor dijahit rapi melalui Forum Rektor, sebuah ruang temu antara kebijakan publik dan nalar akademik.
Babak baru itu ditandai tak lama setelah pelantikan kepala daerah. Pada 14 Maret 2025, hanya 22 hari setelah dilantik, Ahmad Luthfi dan Gus Yasin menandatangani nota kesepahaman bersama 44 rektor dan direktur perguruan tinggi. Sejak saat itu, kolaborasi tak berhenti di atas kertas.
“Setiap kampus diberi program berbeda sesuai karakter dan keunggulannya,” ujar Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah, dan Kerja Sama Pemprov Jateng, Yasip Khasani, Minggu (28/12/2025).
Dengan pola ini, beban pemerintah menjadi lebih ringan, sementara kebijakan lebih tepat sasaran karena lahir dari kajian, diuji di lapangan, dan dievaluasi bersama.
Hasilnya mulai terlihat. Sepanjang 2025, kampus-kampus tersebut terlibat aktif dalam 29 program gubernur. Di sektor perumahan, misalnya, Dinas Perumahan menggandeng 15 universitas melalui KKN Tematik untuk mengawasi program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mahasiswa turun langsung memverifikasi kondisi rumah warga miskin, memastikan bantuan tepat sasaran.
Di sektor kesehatan, perguruan tinggi swasta membantu Dinas Kesehatan menyosialisasikan sensus kesehatan dan program Speling. Sementara di wilayah rawan bencana, BPBD bekerja sama dengan 24 perguruan tinggi untuk mitigasi dan penanganan bencana, menggabungkan peta risiko, kajian ilmiah, dan kesiapsiagaan masyarakat.
Menurut Yasip, kolaborasi ini baru permulaan. Target ke depan bukan hanya 29 program, melainkan seluruh 136 program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode 2025–2030. Pada 2026, sebanyak 72 perguruan tinggi swasta lain dijadwalkan bergabung.
“Harapannya, pola ini juga ditiru pemerintah kabupaten dan kota, agar strategi pembangunan sejalan dan kampus benar-benar menjadi mitra daerah,” katanya.
Wakil Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Dr Wahid Abdulrahman, menilai langkah ini bukan sekadar inovasi administratif, melainkan tonggak baru tata kelola pemerintahan daerah. Kampus diberi keleluasaan memilih program sesuai potensi, wilayah, dan keahliannya—menciptakan hubungan yang saling menguntungkan.
Sejumlah program unggulan lahir dari skema ini. Universitas Diponegoro (Undip), misalnya, mengembangkan teknologi desalinasi untuk mengolah air payau menjadi air siap minum bagi masyarakat pesisir. Di Kudus, mahasiswa KKN dilibatkan dalam pengawasan RTLH yang diluncurkan langsung Gubernur Ahmad Luthfi. Penanganan stunting, cek kesehatan gratis, hingga layanan Speling juga dijalankan bersama berbagai kampus.
“Manfaatnya besar. Pemprov dan perguruan tinggi memiliki tujuan yang sama: saling memberi kemanfaatan,” kata Wahid.
Keuntungan bagi pemerintah daerah sangat nyata. Mulai dari dukungan tenaga ahli sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan, hingga pemetaan program berbasis wilayah dan kompetensi kampus. Persoalan stunting di Banyumas, misalnya, ditangani Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), sementara isu di Wonogiri dan Sragen digarap Universitas Sebelas Maret (UNS). Di tengah keterbatasan anggaran, kolaborasi ini menjadi solusi yang efisien.
Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menegaskan, kerja sama dengan kampus bukan formalitas MoU belaka. Yang dibangun adalah kerja tematik untuk mengawal pembangunan desa, pertanian, UMKM, kesehatan, hingga air bersih.
“Tahun 2025 kita gandeng 44 kampus. Tahun berikutnya, seluruh perguruan tinggi di Jawa Tengah akan kita libatkan,” tegasnya.
Langkah ini bahkan mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurutnya, kolaborasi pemerintah daerah dan kampus adalah cara cerdas memastikan kebijakan publik tidak lahir dari intuisi semata.
“Ini good idea, good move. Supaya kebijakan yang dibuat bukan berdasarkan feeling, tapi benar-benar berbasis studi,” ujar Tito dalam forum nasional di Semarang.
Di Jawa Tengah, pembangunan kini tak lagi berdiri sendiri di balik meja birokrasi. Ia hidup di ruang kelas, laboratorium, dan desa-desa. Ketika kampus turun tangan, kebijakan menemukan pijakan ilmiahnya. Lebih akademik, lebih efisien, dan lebih membumi—meninggalkan jejak pengetahuan yang menyentuh kehidupan warga dan memberi arah lebih jelas bagi masa depan.(HS)
