HALO SEMARANG – Menghadapi fluktuasi harga pangan dan dampak perubahan iklim, penguatan kelembagaan petani dinilai menjadi langkah strategis untuk menjaga ketahanan pangan di tingkat daerah.
Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, menekankan perlunya transformasi dari pola kerja petani secara individual ke arah korporasi petani yang terintegrasi dari sisi hulu hingga hilir.
“Selama ini, petani bekerja secara terpisah. Mereka unggul dalam produksi, tetapi lemah dalam aspek pemasaran. Melalui model korporasi, petani akan memiliki posisi tawar yang lebih baik, akses permodalan yang lebih luas, dan sistem pertanian yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa konsep korporasi petani bukan bertujuan menyeragamkan usaha tani menjadi seperti industri besar, melainkan membangun ekosistem yang saling terhubung antara kelompok tani, koperasi, hingga BUMDes. Hal ini bertujuan meningkatkan efisiensi distribusi, mutu hasil pertanian, serta kestabilan harga di tingkat produsen.
Data dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa selama tahun 2025, produktivitas padi mencapai 5,6 ton per hektare dari total luas panen sekitar 1,7 juta hektare. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada iklim dan tingginya harga pupuk masih menjadi hambatan utama.
Menurut Heri, model korporasi dapat memperpendek rantai distribusi sehingga petani memperoleh keuntungan yang lebih besar.
Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi antara program korporasi petani dengan kebijakan pangan nasional, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang sedang dijalankan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Jika sekolah, dapur umum, hingga industri pangan lokal membeli bahan langsung dari korporasi petani desa, maka bukan hanya inflasi yang bisa ditekan, tetapi juga roda ekonomi desa bisa bergerak,” ujarnya.
Selain itu, Heri juga mengimbau pemerintah daerah untuk memberikan dukungan berupa insentif fiskal dan teknis kepada kelompok tani yang mulai menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan. Misalnya penggunaan pupuk organik, pengelolaan limbah panen, hingga pemanfaatan energi terbarukan dalam proses produksi.
“Pertanian masa kini bukan hanya soal bercocok tanam, tetapi juga menjaga kelestarian bumi sambil memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Inilah wujud sejati dari kedaulatan pangan,” tambahnya.
Heri menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa masa depan pangan Jawa Tengah sangat bergantung pada kolaborasi antara petani, akademisi, pemerintah, dan lembaga keuangan lokal.
“Kita tidak bisa bicara soal ketahanan pangan tanpa menempatkan petani sebagai pilar utama. Korporasi petani adalah bukan sekadar strategi ekonomi, tapi juga gerakan sosial menuju kemakmuran bersama,” kata politisi Gerindra. (HS-08)
