HALO KENDAL – Bupati Kendal, Mirna Annisa dan Sekda Kendal Moh Toha, menerima kunjungan dari Perwakilan Gerakan Pemuda Marhaenis dan Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI), di Ruang Kerja Bupati Kendal, Rabu (25/11/2020).
Juga hadir dalam audiensi tersebut Kepala Inspektorat, Sugeng, Kabag Pemerintahan Setda Kendal, Ircham dan Kepala Kesbangpol Kabupaten Kendal, Marwoto.
Menurut Perwakilan LCKI, Doni Sahroni, audiensi dengan bupati tersebut dilakukan, terkait tersebarnya rekaman percakapan atau pidato yang diduga suara salah satu calon di Pilkada Kendal, yang menyebut dan mengklaim bisa mengatur beberapa bantuan dari pemerintah seperti BST, PKH dan BPNT.
“Dalam rekaman yang diduga suara salah satu kandidat bupati menyebut, jika ada yang tidak memilh dirinya, dan yang bersangkutan terdaftar di penerima bantuan, maka yang bersangkutan akan dicoret dan diganti dengan nama lain yang mendukungnya,” terang Doni.
Menurutnya, apa yang disampaikan salah satu calon tersebut telah mencederai demokrasi yang telah terbangun dengan baik selama ini di Kabupaten Kendal.
“Kami datang ke sini, selain untuk silaturahmi juga mengadu kepada ibu Bupati, terkait teraebarnya rekaman tersebut. Agar proses Pilkada yang damai ini tidak tercederai,” ungkap Doni.
Senada diungkapkan perwakilan Gerakan Pemuda Marhaenis Kendal, Kelana Siwi. Menurutnya, adanya rekaman yang beredar di masyarakat tersebut, sudah membuat resah dan dikhawatirkan mengganggu kondusifitas Kendal.
“Dalam rekaman yang diduga suara salah satu calon tersebut menyebutkan, bahwa calon tersebut bisa mencoret dan mengganti nama penerima bantuan BST maupun PKH maupun BPNT yang tidak mendukungnya. Jadi kami menyatakan Ini berahaya,” kata Kelana.
Untuk itulah baik LCKI maupun Gerakan Pemuda Marhaenis sepakat, untuk melaporkan hal tersebut kepada Bupati Kendal beserta jajaran.
Sementara itu, Bupati Kendal Mirna Annisa mengucapkan terima kasih atas kehadiran dari perwakilan LCKI dan Gerakan Pemuda Marhaenis.
Menurutnya, ini adalah sebagai bentuk kepedulian masyarakat untuk mengawal Pillkada Kendal yang aman dan damai.
Mirna mengaku, yang disampaikan para peserta audensi kepada pihaknya salah alamat. Karena itu bukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Daerah.
“Tapi ini masukan bagus dari masyarakat, dan kami hanya bisa memfasilitasi pertemuan antara Bawaslu, KPU, Kesbangpol, Polres, pihak terkait dan panjenengan semua, agar permasalahan ini cepat selesai. Itu aja sih menurut saya,” tukas Mirna.
Namun demikian, ia pun menegaskan, jika terbukti ada ASN maupun Kepala Desa yang ikut bermain terkait penyaluran bantuan, pihaknya akan menurunkan inspektorat dan akan menindak sesuai aturan.
“Tolong saya kasih bukti kalau ada ASN atau kepala desa yang main-main dengan bantuan pemerintah tersebut. Laporkan kepada saya langsung. Kalau perlu kita bikin group Whatsapp agar laporan segera kita tangani,” tandas Mirna.
Menanggapi jawaban ini, peserta audiensi pun mengaku siap mengawal persoalan ini. Jika ada temuan bukti baru soal kepala desa atau ASN akan segera dilaporkan ke Bupati.(HS)