HALO SRAGEN – Bupati Sragen, Sigit Pamungkas menegaskan komitmen untuk menurunkan angka kemiskinan ekstrem, dengan berbagai cara, termasuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH).
Dia menilai upaya menyulap RTLH menjadi rumah layak huni ini, merupakan langkah paling efektif.
Hal itu disampaikan Bupati Sragen, Sigit Pamungkas dalam acara penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU), dengan Habitat for Humanity Indonesia (HFHI).
HFHI merupakan organisasi sosial internasional, yang bergerak di bidang pengentasan kemiskinan melalui penyediaan rumah layak huni, sanitasi, dan program pemberdayaan masyarakat.
Penandatanganan MoU, dilakukan oleh Bupati Sragen, Sigit Pamungkas, bersama Direktur Nasional Habitat for Humanity Indonesia, Handoko Ngadiman, di ruang kerja Bupati, Kantor Terpadu Pemkab Sragen, Jumat (22/8/2025).
Hadir menyaksikan prosesi tersebut, Sekretaris Daerah, Hargiyanto, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I), Joko Suratno, Asisten Administrasi Umum (Asisten III), Muh. Yulianto, serta sejumlah Kepala OPD terkait.
“Pengentasan kemiskinan tidak bisa dilepaskan dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, terutama rumah yang sehat dan layak huni. Dari sana, kesejahteraan bisa kita tingkatkan secara berkelanjutan,” kata Bupati, seperti dirilis sragenkab.go.id.
Bupati menargetkan dalam 4 tahun ke depan, atau selama kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Suroto, pihaknya bersama stakeholder akan mengubah ribuan RTLH, menjadi rumah layak huni.
“Kita terus usahakan, kalau bisa 3-4 tahun bisa tuntas, sehingga seluruh masyarakat rumah nya menjadi layak huni dan nyaman untuk aktivitas keluarga dan individu di dalamnya,” terangnya.
Sementara itu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten I Sekda), Joko Suratno menjelaskan melalui kerja sama ini, Habitat for Humanity Indonesia (HFHI) akan berkolaborasi dengan Pemkab Sragen dan berbagai pemangku kepentingan, baik di daerah maupun tingkat nasional.
HFHI juga akan membantu mencarikan mitra donor dari lembaga maupun sektor swasta, mengingat mereka telah memiliki pengalaman panjang sejak tahun 1997 dalam pembangunan rumah layak huni, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana di berbagai daerah di Indonesia, seperti Yogyakarta, Gunungkidul, Tangerang, NTT, hingga Manado.
Adapun kerja sama yang dijalankan di Sragen, akan difokuskan pada:
- Pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat miskin,
- Penyediaan sanitasi sehat,
- Program pemberdayaan masyarakat,
- Peningkatan life skill melalui pelatihan dan pendampingan.
Joko menyebut target awal dari program ini adalah 21 desa miskin ekstrem di Kabupaten Sragen. Dalam jangka 3–4 tahun mendatang, diharapkan program ini dapat menjangkau hingga 61 desa, sehingga semakin banyak keluarga yang terbantu untuk keluar dari kemiskinan.
Selanjutnya, penandatanganan MoU ini lanjut Joko juga akan ditindaklanjuti dengan kerja sama teknis lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sragen, seperti Dinas Perumahan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan dinas terkait lainnya sesuai dengan fokus program.
“Ini adalah awal yang baik. Dengan sinergi yang kuat, kami optimis pengentasan kemiskinan di Sragen akan lebih cepat dan efektif,” kata dia. (HS-08)
